JAKARTA. Program 'Jakarta Baru' yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan pemda sekitar dinilai sulit terealisasi karena antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan pejabat pemerintah pusat berbeda partai politik.Menurut seorang relawan Jokowi pada Pilkada DKI 2012 lalu, Nurcahyo Riwanto, dukungan pemerintah pusat dan legislatif baik tingkat DPRD DKI maupun DPR RI diperlukan untuk membantu mewujudkan program 'Jakarta Baru'.Ia mencontohkan, ketika Jokowi hendak menyelesaikan permasalahan banjir dan harus bersinergi dengan daerah lain, pemda yang daerahnya bersebelahan dengan Jakarta justru tidak memberikan dukungan."Daerah-daerah penyangga Jakarta tidak dapat diajak bekerjasama, maka rencana untuk memperbaiki Jakarta akan terhambat. Pada kondisi seperti inilah diperlukan kewenangan pemerintah pusat untuk memerintahkan bekerjasama dengan Pemprov DKI," kata Nurcahyo di sela-sela peresmian Pondok NR 46 di Jalan Panti Asuhan, Kebon Nanas Utara, Cipinang Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2014).Pria yang maju sebagai caleg DPR RI nomor urut 6 dari PDI Perjuangan untuk Dapil Jakarta Timur itu menjelaskan dirinya mencalonkan diri sebagai caleg karena ingin mensinergikan dan mendukung Jokowi memperbaiki Jakarta."itu (program Jokowi) tidak akan direspon jika pemerintah pusat cuek hanya gara-gara beda partai dengan Jokowi. Jadi saya memutuskan akan berada di pusat (DPR) untuk memberikan dukungan agar setiap program Jokowi yang pro rakyat Jakarta terealisasi," ujarnya."Sudah jelas sekali, pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan terhadap kondisi Jakarta," tambah politisi yang mengusung jargon 6S (Senyum, Salam, Sapa, Semangat, Sehat, dan Sejahtera) itu. (Danang Setiaji Prabowo)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Program Jokowi sulit terealisasi karena alasan ini
JAKARTA. Program 'Jakarta Baru' yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan pemda sekitar dinilai sulit terealisasi karena antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan pejabat pemerintah pusat berbeda partai politik.Menurut seorang relawan Jokowi pada Pilkada DKI 2012 lalu, Nurcahyo Riwanto, dukungan pemerintah pusat dan legislatif baik tingkat DPRD DKI maupun DPR RI diperlukan untuk membantu mewujudkan program 'Jakarta Baru'.Ia mencontohkan, ketika Jokowi hendak menyelesaikan permasalahan banjir dan harus bersinergi dengan daerah lain, pemda yang daerahnya bersebelahan dengan Jakarta justru tidak memberikan dukungan."Daerah-daerah penyangga Jakarta tidak dapat diajak bekerjasama, maka rencana untuk memperbaiki Jakarta akan terhambat. Pada kondisi seperti inilah diperlukan kewenangan pemerintah pusat untuk memerintahkan bekerjasama dengan Pemprov DKI," kata Nurcahyo di sela-sela peresmian Pondok NR 46 di Jalan Panti Asuhan, Kebon Nanas Utara, Cipinang Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2014).Pria yang maju sebagai caleg DPR RI nomor urut 6 dari PDI Perjuangan untuk Dapil Jakarta Timur itu menjelaskan dirinya mencalonkan diri sebagai caleg karena ingin mensinergikan dan mendukung Jokowi memperbaiki Jakarta."itu (program Jokowi) tidak akan direspon jika pemerintah pusat cuek hanya gara-gara beda partai dengan Jokowi. Jadi saya memutuskan akan berada di pusat (DPR) untuk memberikan dukungan agar setiap program Jokowi yang pro rakyat Jakarta terealisasi," ujarnya."Sudah jelas sekali, pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan terhadap kondisi Jakarta," tambah politisi yang mengusung jargon 6S (Senyum, Salam, Sapa, Semangat, Sehat, dan Sejahtera) itu. (Danang Setiaji Prabowo)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News