KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan membangun 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 1.000 KNMP di berbagai wilayah Indonesia pada 2026.

Mengenai hal itu, Pengamat Asuransi Wahyudin Rahman mengatakan program 5.000 KNMP dapat menjadi peluang besar bagi industri asuransi. Dia menyebut ekosistem nelayan mencakup aset seperti kapal dan alat tangkap, aktivitas ekonomi, hingga risiko jiwa dan kesehatan bisa menjadi peluang bagi industri untuk menyediakan proteksi.

"Dengan basis ribuan kampung, potensi penetrasi premi cukup signifikan, terutama untuk micro insurance dan asuransi berbasis komunitas," ungkapnya kepada Kontan, Rabu (1/4).

Manjakan Pelanggan, Lazada 3.3. Ramadan Mega Sale Gelar Diskon Hingga 95%

Baca Juga: BTN dan BSN Kuasai 72% Pangsa Pasar KPR Subsidi hingga Maret 2026

Namun, Wahyudin menerangkan peluangnya bersifat long term play dan sangat tergantung pada literasi, serta dukungan subsidi dari pemerintah.

Meski menjadi peluang, dia menyebut terdapat juga beberapa tantangan bagi industri asuransi untuk masuk ke sektor tersebut. Dia bilang tantangannya ada pada rendahnya literasi asuransi, keterbatasan daya beli, data risiko yang minim, serta karakter risiko yang tinggi baik cuaca dan kecelakaan laut. 

"Selain itu, distribusi dan akses di wilayah pesisir juga menjadi kendala. Dengan demikian, perlu pendekatan ekosistem dan kolaborasi," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudin menyampaikan produk asuransi yang sesuai untuk kampung nelayan, antara lain mencakup asuransi kecelakaan diri bagi nelayan, asuransi jiwa mikro, perlindungan atas kapal dan alat tangkap, asuransi hasil tangkapan berbasis parametrik atau cuaca, asuransi rumah dan bencana, serta asuransi kesehatan yang dapat terintegrasi atau menjadi pelengkap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai program pembangunan kampung nelayan berpotensi menjadi peluang bagi industri asuransi. 

"Pada prinsipnya, industri asuransi siap mendukung berbagai program pembangunan pemerintah dengan menyediakan solusi perlindungan risiko bagi masyarakat," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban RDK OJK, Selasa (17/3).

Dalam konteks itu, Ogi menyampaikan asuransi dapat berperan sebagai pengelola risiko yang memberikan perlindungan terhadap berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor kelautan dan perikanan. 

Dengan demikian, dia berharap keberadaan asuransi dapat mendukung keberlanjutan usaha masyarakat, serta meningkatkan ketahanan ekonomi para pelaku usaha nelayan.

Baca Juga: Pembayaran Manfaat Dana Pensiun Naik 8,99% di 2025, Ini Penjelasan ADPI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News