KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan, Program Kartu Prakerja akan di lanjutkan pada 2022 mendatang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11 triliun atau 4,3% dari pagu anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 252,3 triliun di 2022.

“Pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp 252,3 triliun Rupiah dan dari alokasi tersebut anggaran untuk kartu prakerja sebesar Rp 11 triliun atau  4,3% dari anggaran perlindungan sosial,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu, dalam acara webinar Impact Evaluation of Kartu Prakerja, Rabu (1/12).

Dia mencatat Program Kartu Prakerja periode 2020-2021 sudah mencapai 22 gelombang. Menurutnya program kartu prakerja merupakan inisiatif strategis pemerintah dan penanganan Covid-19. Program ini tidak hanya menjadi transfer dana dari Pemerintah kepada masyarakat, akan tetapi juga menawarkan keterampilan.

Selain itu, program kartu prakerja juga  menjadi pondasi dalam memberi meraih kesempatan kerja yang lebih luas, terutama saat kegiatan ekonomi seperti sekarang ini kepada masyarakat terdampak covid-19.

Baca Juga: Pemerintah bakal lanjutkan program PEN 2022, ini sejumlah saran ekonom

“Oleh sebab itu Tahun 2022 kartu program program kartu pra kerja masih terus dilanjutkan skema pelaksanaannya bersifat semi bantuan sosial, tetapi tetap dilakukan dan bersifat reguler akan dimulai dengan mempertimbangkan situasi yang semakin kondusif,” sambung Febrio.

Pertimbangan perlanjutan program kartu prakerja adalah berdasarkan survei persepsi masyarakat terhadap manfaat program bantuan Pemerintah di masa pandemi Covid-19, yang dilakukan oleh Ipsos pada2021.

Adapun survei tersebut menyatakan, dari sekian banyak program, seperti kartu prakerja,  subsidi listrik, subsidi internet, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, kartu sembako, Program Keluaga Harapan (PKH), insentif pajak, diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perumahan, dan lainnya.

Lalu, persepsi masyarakat mengenai bantuan sosial selama pandemi ini, program kartu prakerja lah yang dinilai masyarakat merupakan yang paling bermanfaat.

Adapun, Febrio mengatakan, kerjasama tim dengan perusahaan perusahaan digital seperti Tokopedia, Bukalapak dan lainnya juga diharapkan mampu semakin memperluas cakupan peserta hingga ke pelosok tanah air secara lebih cepat akurat dan akuntabel.

Baca Juga: Status kepesertaan 86.878 penerima kartu prakerja dicabut, karena tak beli pelatihan

Sebab, dari sisi pengadaan barang jasa pemerintah termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh Mitra platform digital. Juga efisiensi program kartu prakerja di era digital perlu diikuti dengan modul pelatihan yang semakin variatif, untuk memenuhi kebutuhan peserta di sektor formal maupun sektor informal yang paling terdapat akibat pandemi Covid-19.

“Atas capaian yang sudah diperoleh oleh program kartu prakerja ini kiranya tetap dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan, dengan meningkatkan tata kelola program secara semakin transparan dan akuntabel,” pungkas Febrio. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi