JAKARTA. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, masih banyak program yang belum dapat diselesaikan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama selama dua tahun pemerintahannya. Sehingga, Basuki yang bakal menjadi Gubernur DKI itu berkewajiban untuk menuntaskan berbagai permasalahan Jakarta. "Pekerjaan rumah (PR) Pemprov DKI masih segudang. Banyak laporan program yang gagal dan dapat rapor merah," kata pria yang akrab disapa Sani itu. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan beberapa program yang gagal. Seperti lelang jabatan lurah camat, kawasan pasar Tanah Abang yang kembali semrawut, laporan keuangan DKI yang menurun dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), gagalnya Pemprov DKI meraih Piala Adipura, dan lainnya.
Reformasi birokrasi yang dijalankan DKI melalui seleksi atau lelang jabatan, menurut dia, gagal. Sebab, tak sedikit lurah camat hasil lelang jabatan yang terjerat tindak pidana korupsi. Selain itu, perombakan beberapa pejabat DKI tidak membuat kemajuan, seperti misalnya Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI serta Dinas Pekerjaan Umum.