KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memastikan sejumlah program unggulan di sektor UMKM mulai dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga sertifikasi UMKM akan berlanjut di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan, khusus untuk penyaluran KUR akan dipermudah lagi melalui skema credit scoring yang tidak berpaku pada data historis milik bank. Melainkan juga data telkomunikasi seperti listrik, e-commerce hingga pulsa. 

"Kami sudah melakukan pilot project dan menariknya dengan credit scoring penyaluran KUR bertambah 5%," ujar Yulius dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Selasa (8/10). 

Baca Juga: Penyaluran KUR untuk UMKM Capai Rp 1.739 Triliun Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Yulius menyebut, penerapan credit scoring dalam penyaluran KUR sudah dibicarakan dengan tim transisi Prabowo, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Perekonomian. 

Seluruhnya berkomitmen untuk memastikan skema ini dapat dilakukan untuk menggenjot penyaluran KUR. 

"Nantinya pinjaman ini akan dibuat konsorsium menentukan pinjaman dikasihkan siapa, modelnya bagaimana sistemnya bagaimana," kata Yulius. 

Selain program KUR, program formalitas legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) juga akan diteruskan di pemerintahan Prabowo. 

Merujuk data Online Single Submission (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebanyak 10 juta pelaku usaha mikro telah terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). 

Kemudian, pada tahun 2021-2024, telah difasilifasi pendampingan NIB dan sertifikasi produk oleh Deputi Usaha Mikro kepada 662.516 usaha mikro. 

Yulius menilai, NIB dan sertifikasi UMKM perlu dilanjutkan agar produk UMKM naik kelas dan berdaya saing di pasar global. 

"Sertifikasi produk tetap kita dorong untuk meningkatkan produktivitas produk UMKM," jelasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat