KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Pemerintah harus berbenah dan mengawasi ketat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit bagi usaha mikro dengan bantuan subsidi dari pemerintah tersebut rawan dibobol dengan modus kredit fiktif.

Kejadian itu pula yang dialami Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim). Kini, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tengah menyidik dugaan pembobolan KUR periode 2011–2012 senilai sekitar Rp 72,8 miliar di Bank Jatim Cabang Wolter Monginsidi Jakarta. Sebelumnya, polisi menuntaskan proses menyelidikan dan kasus ini dan melimpahkan ke Kejati DKI Jakarta, November 2017.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, M. Nirwan Nawawi, mengungkapkan, modus dugaan pembobolan ini melalui pengajuan kredit oleh debitur fiktif. Dia menyatakan, ada empat orang yang mengajukan KUR dengan mengatasnamakan 172 debitur. "Masing-masing debitur mengajukan kredit Rp 500 juta. Sehingga total kerugian sekitar Rp 72,8 miliar. Diduga, 172 debitur itu fiktif," beber Nirwan kepada KONTAN, Jumat (12/1).

Sayang, Nirwan belum bersedia menyebutkan siapa saja tersangka dalam kasus tersebut. "Sampai saat ini, penyidikan masih terus dilakukan. Untuk perkembangan sampai dimana, belum ada kabar lanjutan dari tim penyidik," tutur Anwar.

Ferdian Satyagraha, Direktur Keuangan Bank Jatim tidak menjelaskan hal ihwal dugaan pembobolan KUR di Bank Jatim tersebut secara benderang. Dia hanya menyatakan, Bank Jatim telah memiliki divisi risiko kredit. "Kami akan mengecek kelengkapan data dan melakukan mitigasi risiko kredit," ucap Ferdian kepada KONTAN.

Bank Jatim, lanjut Ferdian, kini tidak ikut dalam program penyaluran KUR. Namun bank berkode saham BJTM tersebut memiliki program kredit UMKM bagi nasabahnya.

OJK akan memantau

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum bisa memberikan keterangan rinci mengenai kasus ini. Boedi Armanto, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK hanya mengatakan bahwa kasus ini merupakan kasus lama.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo menyatakan akan mengecek kasus itu ke Kantor OJK yang ada di Jawa Timur. "Seingat saya, kasus itu terjadi tahun 2011," ujarnya.

Program KUR merupakan program pemerintah mengembangkan usaha mikro yang selama ini kesulitan mengakses kredit perbankan, karena dinilai memiliki risiko yang cukup tinggi. Program ini dijalankan sejak tahun 2007.

Nah, dugaan pembobolan KUR ini bak alarm bagi pemerintah agar lebih ketat mengawasi penyalurannya. Maklum, porsi alokasi KUR terus naik dari tahun ke tahun.

Tahun 2018, target penyaluran KUR senilai Rp 120 triliun dengan bunga 7% per tahun. Alokasi itu naik dari proyeksi tahun 2017 yang senilai sekitar Rp 110 triliun.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, hingga 30 November 2017, penyaluran KUR telah direalisasikan sebesar Rp 91,30 triliun. Jumlah debitur KUR tercatat mencapai empat juta debitur.

Mulai tahun ini, pemerintah menaikkan porsi penyaluran KUR ke sektor produktif menjadi 50% dari total penyaluran KUR. Tahun-tahun sebelumnya, sektor itu hanya mendapatkan porsi kucuran pembiayaan sebanyak 20% dari total dana KUR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia