KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Jokowi (Jokowi) dan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran telah menyepakati anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda memprediksi anggaran tersebut tidak akan terserap 100% hingga akhir tahun anggaran 2025. Ditambah lagi, kementerian pelaksana juga masih belum terbentuk hingga saat ini.

"Terlalu besar untuk satu program bantuan sosial yang pelaksanaannya masih baru. Feeling saya maksimal hanya 50 persen anggaran tersebut yang terserap," kata Nailul kepada KONTAN, Senin (24/6).

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Bebani APBN

"Jika lebih dari itu, defisit APBN akan mendekati angka 3% dan bisa menyebabkan impeachment terhadap Presiden di tahun depan. Ini berbahaya bagi pemerintah," tambahnya.

Nailul juga menerangkan bahwa beban APBN tidak diikuti dengan kemampuan penerimaan yang mumpuni. Ia memperkirakan rasio pajak akan turun di tahun depan, sementara kemampuan pendanaan dari pajak juga menyusut.

"Otomatis diambilkan dari penerbitan utang baru. Pembayaran bunga utang sekarang sudah 14%-15% dari APBN, berat kalau harus menanggung program populisnya Prabowo 100%. Enggak realistis," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan sudah berkomunikasi dengan tim pemerintahan Prabowo-Gibran soal program anggaran makan bergizi gratis akan sesuai dengan RAPBN 2025.

“Presiden terpilih telah menyampaikan bahwa pelaksanaan makanan bergizi gratis dilakukan secara bertahap untuk tahun 2025. Detail makan bergizi gratis ini akan disampaikan oleh tim Presiden terpilih,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6).

“Angka Rp 71 triliun bukan merupakan kelompok on top di atas itu tetapi sudah di dalamnya nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” tambahnya.

Baca Juga: Banggar DPR RI: RAPBN 2025 Disiapkan Hadapi Tantangan

Anggota tim gugus tugas sinkronisasi Thomas Djiwandono mengamini bahwa alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun pada 2025 sudah disepakati oleh Prabowo.

Kendati begitu, besaran angka tersebut masih berpotensi berubah, lantaran RAPBN 2025 masih dibahas oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN," terang Thomas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .