KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti secara tajam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah. Berbagai polemik yang muncul menjadi indikator kuat ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan program ambisius ini.

Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan bahwa konsumen atau penerima manfaat berhak mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari program tersebut. Dia bilang, munculnya berbagai masalah dianggap sebagai sinyal program ini bisa menjadi 'bom waktu' di kemudian hari.

Baca Juga: Cak Imin Buka Suara Soal Banyaknya Kasus Keracunan Menu MBG

Bank DBS Indonesia Ungkap Alasan Pentingnya Berinvestasi di Tengah Ketidakpastian

YLKI mendesak pemerintah untuk tidak main-main dalam urusan keamanan pangan. Perlu ada standar yang jelas serta jaminan, mulai dari higiene sanitasi sarana prasarana dapur hingga persoalan kehalalan pada wadah makanan (food tray) yang digunakan. 

"Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/9/2025).

Selain itu, Niti mendesak adanya keterlibatan tenaga ahli gizi yang profesional dan terlatih, tujuannya untuk memastikan gizi yang seimbang sekaligus memantau distribusi makanan di seluruh Indonesia, sehingga kualitas dan gizinya terjamin.

Baca Juga: Lebih dari 5.000 Siswa Keracunan MBG, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

YLKI mendorong adanya perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu ke hilir untuk memastikan keamanan pangan dengan prinsip safe from farm to table. Hal ini mencakup audit terhadap standar dapur yang digunakan untuk menyiapkan makanan serta standar makanan dari program MBG itu sendiri.

"YLKI mendesak untuk memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak penerima manfaat," tegasnya.

Sebagai langkah evaluasi yang serius, lanjut Niti, pihaknya mengusulkan opsi penghentian sementara program MBG. Langkah ini dinilai perlu untuk menjamin adanya evaluasi dan perbaikan secara sempurna dan menyeluruh.

"Jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News