KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang membawa dampak positif bagi perekonomian, namun besarnya manfaat tersebut dinilai tidak sebesar yang selama ini diklaim pemerintah. Menurutnya, pemerintah cenderung menyederhanakan perhitungan dampak ekonomi program tersebut, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan efek pengganda (multiplier effect). Padahal, perhitungan yang digunakan lebih bersifat bruto, bukan neto atau bersih. "Misal penciptaan lapangan kerja dengan menjumlahkan seluruh SDM yang terlibat. Apakah semua yang terlibat itu selama ini pengangguran? Jika sudah bekerja berarti hanya perpindahan saja," ujar Awalil kepada
Kontan, Selasa (24/3/2026).
Baca Juga: Ruang Fiskal Sempit, Ekonom Minta MBG Tak Kebal dari Kebijakan Efisiensi Awalil juga menyoroti dampak MBG terhadap konsumsi dan produksi. Ia mempertanyakan asumsi bahwa program tersebut sepenuhnya menambah konsumsi masyarakat. Menurutnya, penerima manfaat MBG pada dasarnya tetap melakukan konsumsi sebelum program berjalan. "Meningkatnya kebutuhan bahan mungkin terjadi, namun tidak berarti seluruhnya bersifat tambahan, karena sebelum ada MBG pun ada penyerapan atas bahan tersebut. Kajian mesti menghitung nilai bersih tambahan," katanya. Lebih lanjut, ia menilai efek pengganda terhadap ekonomi lokal juga tidak sebesar narasi yang berkembang. Pasalnya, sebagian pasokan bahan dalam program tersebut berasal dari produksi nasional, bukan dari daerah setempat. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, Awalil menyebut dampaknya belum terlihat signifikan. Ia merujuk pada data kredit UMKM yang justru mengalami kontraksi. Meski terdapat peningkatan pada kredit investasi, hal tersebut belum mampu menutup penurunan pada kredit modal kerja. "Artinya, belum bisa dipastikan dampak positif yang signifikan terhadap geliat UMKM," imbuh Awalil. Dari sisi penerimaan negara, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ia juga menilai belum ada bukti kuat bahwa program MBG memberikan peningkatan signifikan. Menurutnya, penerimaan yang ada harus dihitung secara neto dengan membandingkan kondisi dengan dan tanpa program tersebut. Awalil mengingatkan bahwa dalam kebijakan ekonomi, tidak hanya manfaat yang perlu diperhitungkan, tetapi juga biaya. Terlebih, anggaran MBG sebagian besar berasal dari realokasi belanja lain, sehingga perlu dihitung biaya peluang (
opportunity cost) secara cermat.
Baca Juga: Dampak ke Ekonomi Dinilai Minim, Indef Soroti Efektivitas Program MBG Hingga Risiko Selain itu, ia menilai program MBG perlu memiliki tujuan utama yang jelas agar efektif dan efisien.
"Jika dinyatakan bertujuan banyak, maka efektifitas dan efisiensi akan sulit dicapai. Sederhananya, MBG ini untuk
stunting, pemerataan, atau menggerakan ekonomi?," tanyanya. Secara keseluruhan, Awalil berpandangan bahwa meskipun MBG memiliki manfaat, biaya yang ditimbulkan tergolong besar dan berpotensi menekan kondisi fiskal pemerintah. Ia pun menyarankan agar program tersebut ditinjau ulang. "Mestinya, program MBG ditinjau ulang. Baiknya dimoratorium dahulu tiga bulan sampai dengan enam bulan, dikaji serius. Baru kemudian dijalankan lagi dengan konsep baru, antara lain lebih
segmented," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
