KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah gencar melakukan program percepatan kendaraan berbasis listrik (KBL). Targetnya, jumlah kendaraan listrik sudah bisa mencapai 20% di tahun 2025.

Untuk mencapai tujuan di atas, pemerintah juga berupaya untuk membangun ekosistem hulu bagi kendaraan listrik dengan memberlakukan larangan ekspor nikel. Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaku industri hulu kendaraan listrik agar memproduksi baterai listriknya di Indonesia

“Begitu nikel diban mereka tidak bisa bikin di tempat lain, bikinnya ya di Indonesia,” ujar Menteri koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui usai acara Indonesia Electronic Motor Show (IEMS) 2019 pada Rabu (4/9).

Baca Juga: Sesuai kesepakatan, akan ada 3 tipe colokan kendaraan listrik di Indonesia

Menurut keterangan Luhut, hingga kini tercatat sudah ada beberapa pihak swasta yang berkomitmen melakukan investasi pembangunan pabrik baterai listrik di Morowali dengan nilai investasi sebesar US$ 4 miliar.

Dengan demikian, upaya penyediaan prasarana produksi baterai listrik berupa pabrik sudah mulai berjalan. Lantas bagaimana dengan kesiapan bahan baku pembuatan baterai listrik sejauh ini?

Menurut Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto, Indonesia memiliki cadangan bijih nikel yang cukup untuk menunjang kegiatan produksi baterai listrik dalam jangka waktu yang lama.

“Wah itu cukup panjang, cadangan banyak,” ujar Harjanto ketika ditemui pada acara yang sama.

Baca Juga: Menko Luhut mengusulkan mobil dan motor dinas menggunakan kendaraan listrik

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor 549.Pers/04/SJI/2019, cadangan terbukti bijih nikel Indonesia per Januari 2020 tercatat sebanyak 698 juta ton.

Besaran ini diperkirakan dapat menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun. Sementara itu, cadangan terkira bijih nikel tercatat sebesar 2,8 miliar ton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto