KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan program modernisasi 1.000 kapal nelayan senilai Rp 48 triliun. Program ini masuk dalam paket ekonomi untuk mendorong penyerapan tenaga kerja sekaligus memperkuat sektor perikanan nasional.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami menyebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah beberapa kali berdiskusi dengan asosiasi terkait rencana modernisasi armada nelayan tersebut, dengan estimasi jumlah 1.500 kapal.

Menurut Anita, proyek ini berpotensi meningkatkan produksi galangan sekaligus memberi efek berganda yang signifikan bagi industri pendukung, mulai dari komponen kapal hingga penyerapan tenaga kerja. 

Proses Transisi, GOTO Umumkan Hans Patuwo Bakal Jadi CEO Gantikan Patrick Walujo

Baca Juga: KKP Susun Rancangan Perpres Gemarikan untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan

Peluang dan Tantangan Produksi

Saat ini, ia bilang kapasitas terpasang galangan kapal nasional baru terpakai sekitar 40% dari kemampuan total. Karena itu, Anita menilai program modernisasi kapal nelayan dengan ukuran relatif kecil sebetulnya sangat mungkin seluruhnya dibangun di dalam negeri. 

Namun, prosesnya harus dilakukan bertahap. Pasalnya, material, komponen, dan bahan baku tidak selalu tersedia siap pakai, melainkan harus diproduksi sesuai pesanan. Pun, SDM untuk membangun kapal perlu dikonsolidasikan kembali. “Mengingat pembangunan kapal di Indonesia tidak berlangsung konsisten setiap tahun,” sebut Anita kepada Kontan, Minggu (28/9/2025).

Selain itu, Anita mengakui tidak semua komponen kapal dapat diproduksi di dalam negeri. Beberapa komponen penting, seperti sistem permesinan, masih harus diimpor. 

Agar program modernisasi kapal nelayan berjalan optimal, Iperindo menilai perlu koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian. Mulai dari tahap desain, spesifikasi teknis sesuai jenis alat tangkap dan daerah pelayaran, hingga aspek pendanaan dan tenaga kerja.

Terkait itu, peran Kementerian Keuangan penting untuk memfasilitasi pendanaan dengan suku bunga rendah. Sementara Kemenperin dan Kementerian Tenaga Kerja harus berkolaborasi dalam penyediaan tenaga kerja dari sisi kualitas maupun kuantitas. 

Kemudian tak kalah penting, dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mencetak tenaga manajemen, serta peran akademisi dalam riset, pengembangan, dan teknologi perkapalan juga diperlukan.

Anita berharap program modernisasi kapal nelayan ini bisa menjadi momentum kebangkitan industri galangan kapal nasional, sekaligus memperkuat kemandirian sektor perikanan.

Baca Juga: KKP Pastikan Isu Udang Radioaktif Tak Ganggu Komoditas Perikanan Lain

Selanjutnya: Klasemen Super League 2025-2026 Pekan 7, Borneo FC Kalahkan Persija Jakarta 3-1

Menarik Dibaca: Dari Runway hingga Lari Keluarga, Wilio Dorong Anak untuk Aktif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News