Program Penjaminan Polis Berlaku Paling Lambat Januari 2028, Ini Persiapan OJK-LPS



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, Juklak tersebut menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPP.

Baca Juga: Pendanaan Fintech Lending dari Lender Luar Negeri Meningkat, Ini Kata AFPI


Penandatanganan Juklak dilakukan di Bali pada Selasa (17/11/2026). Menurut Ogi, langkah ini menjadi bagian dari persiapan implementasi PPP yang diamanatkan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Melalui program itu, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis makin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).

Ogi menjelaskan, PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Program yang diselenggarakan LPS tersebut ditargetkan mulai berjalan paling lambat Januari 2028.

Baca Juga: Jumlah Agen Asuransi Tembus 496.000 Orang per Oktober 2026, Naik 23,6%

PPP bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan.

Program ini sekaligus diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Menurut Ogi, keberhasilan pelaksanaan PPP perlu didukung persiapan yang matang, terutama terkait ketepatan kepesertaan, akurasi data, dan koordinasi antarlembaga.

Dalam hal ini, Juklak menjadi pedoman bagi OJK dan LPS untuk menjalankan pertukaran data secara jelas dan terukur.

Pertukaran data menjadi bagian penting dalam persiapan PPP. LPS membutuhkan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko.

Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta program penjaminan.

Ogi menambahkan, cakupan pertukaran data meliputi seluruh siklus PPP, mulai dari tahap persiapan dan pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.

"Pertukaran berlangsung dua arah, dari OJK kepada LPS maupun dari LPS kepada OJK," tuturnya.

Juklak tersebut juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga. Selain itu, diatur pula jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media pertukaran data. Adapun hal-hal yang belum tercakup dalam Juklak dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

Ogi mengingatkan, pelaksanaan pertukaran data harus memperhatikan aspek kerahasiaan, keamanan, dan kualitas informasi karena data yang dipertukarkan mencakup informasi pengawasan yang bersifat sensitif.

“Paling terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” ujar Ogi.

Dia menambahkan, pertukaran data akan diarahkan melalui sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi.

Lebih lanjut, Ogi menyebut PPP melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang tengah berjalan, mulai dari aspek permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Menurut dia, pengawasan yang kuat dan sistem penjaminan yang kredibel dapat saling memperkuat.

Penandatanganan Juklak tersebut merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Ogi mengapresiasi penandatanganan tersebut sebagai hasil kerja sama kedua lembaga selama empat tahun dalam memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.

OJK, lanjutnya, akan terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri serta masyarakat.

Langkah ini diharapkan mendukung pelaksanaan program yang efektif dan kredibel serta memberikan manfaat bagi pemegang polis dan industri asuransi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News