KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Peneliti Senior LPEM FEB UI Teguh Dartanto menilai banyak kebijakan pemerintah belakangan ini lahir bukan dari proses pemikiran yang matang, melainkan lebih pada keinginan sesaat. 

Hal ini, menurutnya, berimplikasi besar terhadap tata kelola anggaran negara.

“Banyak sekali kalau kita lihat ke belakang program-program populis yang ini menghabiskan anggaran pemerintah," ujar Teguh dalam Podcast LPEM FEB UI, Rabu (3/9/2025).

Perlindungan Data Nasabah Jadi Kunci Utama Kebijakan Keamanan Krom Bank

Baca Juga: LPEM FEB UI: Kelas Menengah Pembayar Pajak Terbesar, Tapi Minim Proteksi Sosial

Akibatnya, pemerintah dipaksa melakukan efisiensi, termasuk dengan memangkas anggaran transfer ke daerah. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus mencari sumber pendanaan alternatif, salah satunya dengan menaikkan pajak.

"Mau tidak mau mereka harus mencari sumber pendanaan pembangunan, sehingga cara yang paling mudah ya pasti kenaikan pajak," katanya.

Teguh menilai situasi tersebut menimbulkan ketidakselarasan antara masalah yang dihadapi dan solusi yang diberikan. 

“Intinya ada banyak hal yang antara permasalahan dan solusi yang diberikan gak klop," pungkas Teguh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News