Program sejuta rumah baru 30%-an, ini kendalanya



Jakarta. Program Sejuta Rumah terhadang banyak kendala. Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, ada sejumlah masalah yang menghambat pelaksanaan program tersebut.

Masalah pertama, berkaitan dengan perijinan yang berbelit- belit, tidak jelas standar waktu serta biayanya. Walaupun pemerintah pusat telah berusaha untuk memangkas proses perijinan sampai saat ini, upaya tersebut belum berjalan.

Pemangkasan perijinan tersebut, belum berjalan di daerah. "Lalu masalah ketersediaan listrik. Ada juga masalah lahan," katanya di Jakarta Jumat (19/8).


Akibat permasalah tersebut, realisasi Program Sejuta Rumah sampai saat ini masih seret.  Walaupun saat ini sudah memasuki pertengahan Agustus, program sejuta rumah belum juga menembus separoh target.

Berdasarkan data yang dimilikinya, program sejuta rumah baru mencapai sekitar 336.000 unit. Angka pencapaian tersebut didapat dari beberapa sumber pembangunan.

Pertama, pembangunan yang dilakukan dengan pendanaan APBN sebanyak 100 ribu unit. Kedua, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sebanyak 8.500 unit dan kementerian lembaga yang mencapai 16.923 unit. "Selain itu juga ada laporan dari BTN sebanyak 220.000 dan laporan penerbitan IMB sebanyak 78 unit," katanya.

Maurin Sitorus, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR mengatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dalam waktu dekat ini akan  mengeluarkan peraturan tentang perijinan rumah. Melalui beleid tersebut pemerintah akan menghapus beberapa proses perijinan di sektor perumahan.

Pertama, ijin amdal lalu lintas. Rencananya, amdal lalu lintas untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan di bawah 5 hektare aakan dihapus.

Kedua, IMB dan amdal. Bagi daerah yang sudah memiliki rencana tata ruang wilayah, kedua ijin tersebut tidak akan diminta lagi. "Selain itu soal pemecahan sertifikat, pemerintah juga melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga bersedia memberi kepastian waktu dan biaya," katanya tanpa merinci lebih jauh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News