Program Tiga Juta Rumah, Begini Strategi Perbankan Siapkan Skema Likuiditas

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu tantangan perbankan dalam mewujudkan program tiga juta rumah adalah likuiditas. Maklum, likuiditas ketat menjadi permasalahan industri perbankan saat ini.

Seperti diketahui, rasio likuditas bank yang tercermin dalam Loan to Deposit Ratio (LDR) per September 2024 berada di level 86,91%. Ini meningkat dari periode sama tahun sebelumnya yang di level 83,92%.

Terlebih, bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang digadang-gadang menjadi pemain utama dalam pembiayaan program tiga juta rumah ini. Bank ini memiliki LDR mencapai 96% di periode yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo bilang saat ini pihaknya sedang memikirkan skema khusus agar BTN bisa memiliki likuiditas jangka panjang. Dalam hal ini, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Salah satu skema yang diusulkan adalah membuka peluang bagi BTN menerbitkan obligasi hingga 15 tahun. Ini untuk menutup kebutuhan likuiditas program tiga juta rumah yang mencapai Rp 150 triliun per tahun.

“Idealnya, ini baru ide dari kami ya, kami usulnya BTN membuat obligasi di jamin Pemerintah,” ujar pria yang akrab disapa Tiko ini, Jumat (29/11).

Lebih lanjut, Tiko juga bilang bahwa dalam mendukung program tiga juta rumah ini tidak melulu bergantung pada BTN. Menurutnya, saat ini ada bank lain yang juga bisa masuk ke KPR subsidi, salah satunya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Ia bilang BRI ini memiliki keunggulan dari segi jangkauan wilayah. Sehingga, ia menilai bank yang dikenal dekat dengan wong cilik ini bisa membantu program tiga juta rumah di daerah-daerah.

“Jadi kota-kota yang tidak bisa dijangkau oleh BTN ini, tentu BRI juga bisa menyediakan KPR untuk FLPP/subsidi,” ujar Tiko.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bilang bahwa saat ini sebenernya likuiditas perbankan untuk merealisasikan program tiga juta rumah ini memadai. Ditambah, ekspetasi pertumbuhan ekonomi tahun depan yang lebih baik.

Lebih lanjut, saat ini pihaknya juga sedang memikirkan upaya-upaya lain. Termasuk, menunggu dari BI juga akan seperti apa dalam mendukung likuiditas perbankan ini.

“Banyak yang bisa dilakukan termasuk tunggu dari BI seperti untuk mendukung sektor-sektor termasuk perumahan ini dan bisa menambah likuiditas juga,” ujar Dian di kesempatan yang sama.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu bilang pun membenarkan bahwa likuiditas menjadi tantangan bagi bank penyalur KPR Subsidi. Mengingat, saat ini isu likuiditas ketat menjadi fokus industri perbankan.

Ia berharap pemerintah nantinya bisa membantu bank dalam menyediakan likuiditas. Di mana, model yang sekarang sedang dalam diskusi adalah dana berasal 50% dari pemerintah dan 50% dari bank.

“Kita juga lagi bicara ke pemerintah supaya hal-hal yang terkait likuiditas kita juga dibantu gitu ya. Sedang kita diskusikan dari mana aja selain sumbernya dari dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank,” ujarnya, Jumat (29/11).

Nixon menambahkan untuk saat ini hitung-hitungan anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan kuota tersebut adalah di kisaran Rp 70 triliun dari sisi pemerintah. Sementara, bank perlu menyiapkan dana sekitar Rp 80 triliun.

Secara rinci, ia menjelaskan upaya BTN untuk menyiapkan anggaran tersebut utamanya berasal dari DPK. Selanjutnya, ada upaya seperti penerbitan obligasi ataupun pinjaman-pinjaman luar negeri.

“Ya kita berharap bonds maupun pinjaman tuh bisa di atas kisaran Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun tahun depan,” tutup Nixon.