JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan bujet sebesar Rp 11,88 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2013 untuk membiayai 20 program unggulan. Namun, program ini tampaknya tidak akan berjalan mulus.

Lihat saja, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jumat (21/12), banyak fraksi yang mempertanyakan kelayakan beberapa program unggulan yang diajukan oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dalam RAPBD 2013, Kamis (20/12).

Salah satunya adalah soal hibah 100 bus sedang untuk menggantikan angkutan umum reguler. Kebijakan ini disorot Johny Wenas Poli, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat (FPD). Alasannya, belum ada payung hukum untuk langkah ini. Sehingga, ia mengkhawatirkan program ini tidak tepat sasaran.

"Harus dibuat pengkajian dulu atas penambahan bus sedang untuk meremajakan angkutan reguler," katanya pekan lalu.

Ahmad Zaerofi, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengritisi proyek penanganan banjir seperti normalisasi sungai, drainase, pembangunan situ, dan tanggul pengaman pantai dari air pasang alias rob. Zaerofi menilai, pembagian anggaran untuk proyek-proyek tersebut belum ada kejelasan. Itu sebabnya, Pemprov DKI diminta memberikan perincian yang lebih mendetail.

Tak cuma itu, Dewan juga memberi catatan untuk pogram kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, dan rencana penataan kampung kumuh.

Sekadar mengingatkan, dalam nota RAPBD 2013, Jokowi menawarkan 20 program unggulan yang bakal mengubah wajah kota Jakarta ke depan.

Beberapa program prioritas yang dijanjikan saat masa kampanye itu antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, penanganan kemacetan dan banjir, serta lainnya. Kendati begitu, DPRD DKI mendukung pembangunan mass rapid transit (MRT) menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Pertimbangannya, kemacetan yang makin parah harus segera diatasi.

Di proyek MRT, Jokowi mengusulkan anggaran Rp 3,8 triliun tahun depan. Adapun untuk menambah kapasitas angkut moda busway, ia berencana menambah 552 bus Transjakarta, baik single maupun gandeng.

Menanggapi sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta yang mengoreksi program unggulannya, Jokowi merespons positif sebagai masukan. Ia bilang, menjadi hal biasa jika DPRD mengoreksi sistem pemerintahan. "Semoga bisa segera rampung. Kita langsung ngebut dan tancap gas agar bisa kerja lagi," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie