KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program vaksinasi dinilai menjadi game changer dalam langkah pemulihan ekonomi Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto keberhasilan vaksinasi menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

"Selain meliputi alokasi pendanaan bagi sektor kesehatan serta perlindungan sosial, dukungan bagi UMKM dan pembiayaan korporasi, anggaran untuk kementerian maupun lembaga negara serta pemerintah daerah, juga pengesahan UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat memangkas hambatan perizinan dan regulasi usaha sehingga investasi mengalir, diikuti dengan terciptanya lapangan kerja," paparnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/1).

Kemudian, langkah lain mengakselarasi pertumbuhan ekonomi tahun ini dengan merilis Daftar Prioritas Investasi, meresmikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), sekaligus memperkuat substitusi impor guna menjadikan industri nasional semakin dalam, memperbaiki posisi Indonesia dalam global value chain dengan bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), berikut mempercepat langkah transformasi digital.

Baca Juga: Kasus corona terus meningkat, CORE: Kebijakan lockdown sudah tak bisa diterapkan

“Pandemi adalah peristiwa yang terjadi di luar perkiraan, sehingga kebijakan meresponsnya dilakukan secara extraordinary. Namun berbagai langkah yang disusun dapat berhasil jika pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi saling berkolaborasi dan bersinergi,” ujarnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal serupa. Menurutnya, dengan merancang APBN yang mampu mendukung keberlanjutan program PEN, pihaknya dapat mengelola APBN dengan fokus untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. "APBN tahun 2021 didesain dengan spirit ekspansi untuk mendukung pemulihan, namun juga pada saat yang sama mulai konsolidasi menyehatkan kembali APBN Indonesia,” ungkapnya.

Tahun ini pihaknya menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun, yang dinilainya sebagai raihan yang optimistis karena pandemi masih menjadi faktor yang mempengaruhi, sehingga, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan akan bekerja sangat keras untuk mencapai target penerimaan perpajakan dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak). 

Dari sisi belanja negara akan dibelanjakan sebesar Rp 2.750 triliun, dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.954,5 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp 795,5 triliun.

Dukungan terhadap PEN, menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso tergambar dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 di mana OJK akan memberikan ruang relaksasi penyaluran kredit bagi sektor-sektor vital maupun pengungkit ekonomi. Beberapa di antaranya seperti sektor real estat, kepemilikan kendaraan bermotor, dan industri kesehatan.

Baca Juga: Kebijakan PPKM dinilai gagal tekan penularan Covid-19

"Khusus sektor kesehatan perlu didukung agar mempunyai kemampuan lebih luas untuk melayani masyarakat," tegasnya.

Pihaknya juga berupaya agar perkembangan ekonomi pasca pandemi dapat berlangsung berkelanjutan dengan meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia melalui konsolidasi sektor jasa keuangan, penguatan tata kelola, reformasi industri keuangan nonbank dan pasar modal, serta koordinasi dalam pengawasan lintas sektor, dan pengawasan praktik konglomerasi keuangan. 

Selain itu, Wimboh menyampaikan ekosistem jasa keuangan akan terus dikembangkan melalui produk berbasis teknologi sehingga semakin inklusif, menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk di antaranya UMKM.

Selanjutnya: APBI mengkhawatirkan dampak lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi