Jakarta. Pembenahan proyek Mass Rapid Transit (MRT) terus dilakukan. Panitia Pengadaaan Tanah (P2T) Jakarta Selatan (Jaksel) memastikan, setidaknya ada 187 bidang tanah di kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus bakal tergusur oleh proyek MRT ini.

Setelah melalui proses inventarisasi, P2T akan melanjutkan pada penghitungan nilai ganti rugi sepekan setelah Lebaran. Kendati begitu, P2T Jaksel tetap akan memberi ganti rugi lahan sesuai nilai jual objek pajak (NJOP). Meski pelaksanaan proyek MRT baru dilakukan pada tahun 2011 mendatang, P2T Jaksel berniat merampungkan proses ganti rugi pada tahun ini.

"Kami berharap, satu pekan setelah Lebaran, ada musyawarah dengan warga mengenai harga tanah dan mudah-mudahan bisa selesai sebelum tahun anggaran 2009 berakhir," ujar Mangara Pardede, Sekretaris Kota Jakarta Selatan yang sekaligus ketua P2T Jaksel. Sementara itu, di Kelurahan Ciilandak Barat lahan yang bakal terkena proyek MRT mencapai 156 bidang. Sedangkan di Kelurahan Lebak Bulus hanya 31 bidang.

Bagi yang ingin mengetahui perkembangan lebih lanjut, pengumuman hasil inventarisasi tersebut dapat dilihat sejak 14 September hingga 28 September mendatang di papan pengumuman lantai satu gedung Wali Kota Jakarta Selatan. Nantinya, untuk nilai ganti rugi yang ditetapkan, P2T Jaksel berpedoman pada NJOP di wilayah tersebut. Namun untuk kepastian harga yang akan dibayarkan kepada pemilik tanah, akan diserahkan kepada lembaga penilai independen.

"Mereka akan menaksir berapa harga ganti rugi sesuai dengan harga yang berlaku, baik tanah dan bangunannya. Untuk saat ini masih dalam proses," lanjut Mangara. Rencananya, kawasan Lebakbulus hingga pom bensin Fatmawati akan menjadi wilayah tahap pertama pengerjaan MRT. "Tahun depan akan diselesaikan sampai Dukuh Atas. Panjangnya mencapai 6,5 km dari Lebak Bulus sampai Dukuh Atas. Nantinya, MRT akan berkoneksi dengan busway dan kereta api loop line," ujarnya.

Tiang konstruksi MRT rencananya bakal dibangun di tengah jalan, baik yang di bawah tanah atau di atas. Agar bisa meminimalisir kemacetan lahan harus sudah bebas sebelum konstruksi dikerjakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan