KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengungkap prospek bisnis kawasan industri sepanjang 2026 masih memiliki peluang pertumbuhan yang cukup menjanjikan.

Namun, optimisme tersebut akan sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan struktural yang masih menjadi hambatan bagi daya saing investasi nasional.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, sektor kawasan industri saat ini menghadapi kombinasi tantangan yang berasal dari faktor global maupun domestik.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Dari sisi eksternal, perlambatan ekonomi China, potensi melemahnya konsumsi global, konflik geopolitik, perang dagang, hingga volatilitas harga energi masih menjadi faktor risiko yang diperhitungkan investor internasional.

Berbagai kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi keputusan ekspansi tenant industri, terutama perusahaan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar ekspor.

Selain faktor global, HKI juga menyoroti sejumlah persoalan domestik yang masih membebani daya saing kawasan industri. Salah satu tantangan utama adalah aspek infrastruktur dan konektivitas yang belum merata di berbagai wilayah.

Baca Juga: Data Center dan EV Diproyeksi Jadi Motor Baru Permintaan Kawasan Industri pada 2026

Akibatnya, biaya distribusi dan efisiensi rantai pasok (supply chain) masih menjadi kendala bagi banyak pelaku industri yang beroperasi di kawasan industri.

“Beberapa kawasan industri di luar pusat ekonomi utama masih menghadapi tantangan akses pelabuhan, biaya logistik tinggi, keterbatasan transportasi multimoda, hingga belum optimalnya konektivitas kereta logistik,” ujar Akhmad, kepada Kontan.co.id, Senin (1/5/2026).

Persaingan Regional Makin Ketat

HKI menilai persaingan antarnegara dalam menarik investasi manufaktur dan industri semakin ketat. Dalam hal ini, Vietnam masih menjadi pesaing utama Indonesia karena dinilai memiliki proses birokrasi yang lebih cepat, rantai pasok manufaktur yang lebih matang, serta orientasi ekspor yang kuat.

Di saat yang sama, Thailand dan Malaysia juga terus meningkatkan daya tarik investasinya melalui berbagai insentif agresif, terutama untuk sektor teknologi tinggi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

“Dalam situasi ini, Indonesia perlu terus meningkatkan kemudahan berusaha, kepastian regulasi, serta efisiensi operasional agar tetap kompetitif,” ujarnya.

Sinkronisasi Regulasi Jadi Sorotan Investor

HKI juga menyoroti masih adanya tantangan dalam sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejumlah isu seperti kepastian tata ruang, percepatan penyediaan utilitas, proses pembebasan lahan, hingga konsistensi implementasi kebijakan di lapangan masih menjadi perhatian utama investor asing.

Ketidakselarasan regulasi tersebut dinilai dapat memperpanjang proses investasi dan mengurangi daya tarik Indonesia dibanding negara-negara pesaing di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, kebutuhan tenaga kerja berketerampilan tinggi juga mulai menjadi tantangan baru bagi sektor industri nasional. Seiring berkembangnya investasi berbasis teknologi, permintaan terhadap tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknik, digitalisasi, otomasi, dan teknologi industri meningkat secara signifikan.

Baca Juga: Eksportir Nilai DSI Masih Dini, Efektivitas Lawan Under Invoicing Belum Terlihat

“Kebutuhan tenaga kerja dengan skill engineering, digital infrastructure, automation, dan industrial technology meningkat jauh lebih cepat dibanding kesiapan supply tenaga kerja yang tersedia,” sebutnya.

Prospek Tetap Positif hingga Akhir Tahun

Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, HKI tetap memandang prospek bisnis kawasan industri hingga akhir 2026 masih berada dalam jalur yang positif.

Menurut HKI, faktor yang paling menentukan bukan hanya peluang dari dinamika ekonomi global, melainkan kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai hambatan domestik yang selama ini menjadi kendala investasi.

Percepatan penyelesaian masalah tata ruang, penyediaan utilitas, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga peningkatan kredibilitas kebijakan dinilai akan menjadi kunci bagi pertumbuhan sektor kawasan industri ke depan.

“Dengan kata lain, faktor paling menentukan kinerja sektor tahun ini bukan semata peluang globalnya melainkan seberapa cepat pemerintah mampu menuntaskan hambatan tata ruang, utilitas, dan kredibilitas kebijakan di dalam negeri,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News