JAKARTA. Bank Indonesia mengakui pengembangan program Layanan Keuangan Digital (LKD) masih meiliki sejumlah terkendala. Hal ini lantaran prospek bisnis di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia masih minimnya. Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM BI, Eny V. Panggabean mengungkapkan, minimnya prospek bisnis tersebut dikarenakan pengembangan LKD ini tidak melibatkan satu instansi semata, melainkan koordinasi dengan banyak instansi. "Memang harus ke Kemenkominfo juga. Jadi, kami sudah melakukan pembahasan dengan mereka, tapi tentu tergantung dari segi bisnisnya, apakah itu menguntungkan. Jadi tidak semua dalam kontrol kami," kata Eny di Gedung BI, Jakarta, Senin (21/4). Lebih lanjut Eny menjelaskan, keterkaitan Kemenkominfo dalam hal ini adalah sebagai regulator dalam penyedia layanan jaringan sebagai fasilitas dari adanya LKD. Secara spesifik Eny mengungkapkan, keterlibatan perusahaan penyedia jaringan atau provider, menjadikan pengembangan LKD sangat tergantung dari potensi bisnis suatu daerah. "Jadi, tergantung jaringan juga. Kalau disana ada jaringan, pasti mudah. Tapi kalau belum tersentuh jaringan itu sulit. Kemarin dalam pilot project kami, beberapa mobile terkendala kesulitan jaringan," ucap Eny. Dalam pilot project yang sudah dilakukan hingga saat ini, BI melihat masyarakat menyambut baik rencana pengembangan LKD hingga ke remote area di seluruh Indonesia. "Dalam pilot project itu, masyarakat yang jauh dari bank, tidak ada ATM bisa membayar pupuk dengan adanya LKD ini. Pilot project berjalan bagus," jelas Eny. Saat ini, Bank Indonesia tengah membicarakan rencana pengembangan LKD tersebut dengan bank-bank di Indonesia. Selain itu, bank sentral juga tengah menyiapkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia untuk memperkuat aturan ini. SE ditargetkan akan rampung pada Mei 2014.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Prospek minim, LKD di daerah sulit berkembang
JAKARTA. Bank Indonesia mengakui pengembangan program Layanan Keuangan Digital (LKD) masih meiliki sejumlah terkendala. Hal ini lantaran prospek bisnis di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia masih minimnya. Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM BI, Eny V. Panggabean mengungkapkan, minimnya prospek bisnis tersebut dikarenakan pengembangan LKD ini tidak melibatkan satu instansi semata, melainkan koordinasi dengan banyak instansi. "Memang harus ke Kemenkominfo juga. Jadi, kami sudah melakukan pembahasan dengan mereka, tapi tentu tergantung dari segi bisnisnya, apakah itu menguntungkan. Jadi tidak semua dalam kontrol kami," kata Eny di Gedung BI, Jakarta, Senin (21/4). Lebih lanjut Eny menjelaskan, keterkaitan Kemenkominfo dalam hal ini adalah sebagai regulator dalam penyedia layanan jaringan sebagai fasilitas dari adanya LKD. Secara spesifik Eny mengungkapkan, keterlibatan perusahaan penyedia jaringan atau provider, menjadikan pengembangan LKD sangat tergantung dari potensi bisnis suatu daerah. "Jadi, tergantung jaringan juga. Kalau disana ada jaringan, pasti mudah. Tapi kalau belum tersentuh jaringan itu sulit. Kemarin dalam pilot project kami, beberapa mobile terkendala kesulitan jaringan," ucap Eny. Dalam pilot project yang sudah dilakukan hingga saat ini, BI melihat masyarakat menyambut baik rencana pengembangan LKD hingga ke remote area di seluruh Indonesia. "Dalam pilot project itu, masyarakat yang jauh dari bank, tidak ada ATM bisa membayar pupuk dengan adanya LKD ini. Pilot project berjalan bagus," jelas Eny. Saat ini, Bank Indonesia tengah membicarakan rencana pengembangan LKD tersebut dengan bank-bank di Indonesia. Selain itu, bank sentral juga tengah menyiapkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia untuk memperkuat aturan ini. SE ditargetkan akan rampung pada Mei 2014.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
