KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tren initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih akan lesu hingga tahun 2027. Masalah kepercayaan investor masih menjadi sentimen buruk yang membayangi hingga tahun depan

BEI menargetkan pencatatan 905 efek di tahun 2027, naik 13,1% dari RKAT 2026 revisi yang sebesar 800 efek. Target tersebut mencakup 25 pencatatan saham baru, 175 emisi obligasi dan sukuk, dan 705 efek lainnya termasuk waran terstruktur dan produk investasi kolektif.

Sementara, target revisi IPO di tahun 2026 sebanyak 15 perusahaan, dari sebelumnya 50 perusahaan. Ini turun hingga sekitar 70%. 

Per akhir Oktober 2026, baru ada 7 emiten baru yang melantai di Bursa. Artinya, harus ada 9 emiten lagi yang melakukan IPO hingga akhir 2026 untuk mencapai target tersebut.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, pihaknya berharap kondisi pasar membaik, sehingga target di tahun 2027 bisa tercapai.

Di saat bersamaan, BEI melihat peran pemerintah cukup aktif dalam menggerakkan pasar, misalnya dalam mendirikan kawasan industri.

“Hal itu tentu akan membutuhkan pembiayaan. Salah satu potensi pembiayaannya melalui pasar modal. Ini salah satu potensi yang kami lihat,” ujarnya kepada wartawan di Gedung BEI, Rabu (28/10/2026).

Baca Juga: Baru 7 Emiten IPO hingga Oktober 2026, Apa Penyebabnya?

Selain itu, restrukturisasi BUMN yang tengah dilakukan BPI Danantara juga bisa menjadi potensi katalis untuk memenuhi target IPO tersebut. 

Sayangnya, Jeffrey belum merinci lebih lanjut terkait jumlah dari perusahaan pelat merah yang berpotensi melantai di Bursa.

Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat berpandangan, target tersebut sebenarnya masih kurang realistis. 

Target 2026 dinilai kurang realistis lantaran waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi. Sementara, target 2027 dilihat masih kurang realistis lantaran ketidakpastian pasar masih tinggi dari masalah MSCI.

Di paruh pertama 2027, ketidakpastian yang sangat besar akan terjadi hingga bulan Juni yang merupakan deadline keputusan MSCI soal klasifikasi pasar Indonesia.

“Apa pun keputusannya, pasar saham Indonesia baru akan normal setelah Juni 2027. Baru kita bisa melihat kembali target IPO ke depan,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (29/10/2026).

Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menjelaskan, peluang membaik di tahun 2027 masih ada, tetapi tidak secara langsung. 

Kondisinya sangat bergantung pada stabilitas ekonomi, suku bunga, arus dana asing, dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. 

Rencana IPO BUMN melalui Danantara juga dilihat dapat menjadi katalis positif, asalkan perusahaan yang ditawarkan memiliki fundamental dan tata kelola yang baik serta valuasi yang wajar.

“Target 25 IPO di 2027 cukup realistis, tetapi yang lebih penting bukan jumlah perusahaan yang IPO, melainkan kualitas dan besarnya dana yang berhasil dihimpun,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (29/10/2026).

Analis Pasar Modal, Alfred Nainggolan berpandangan, tren IPO di tahun 2027 bisa lebih baik lantaran level IHSG saat ini tengah koreksi dalam. 

Baca Juga: Pasar Bearish, IPO Bursa Lesu Tahun Ini

“Masih ada tantangan dari konflik geopolitik. Namun, pasar sudah mulai menunjukkan resiliensi, karena sudah terbiasa dengan eskalasi konflik Timur Tengah,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (29/10/2026)

Managing Director PT Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su memandang, target IPO yang tidak tercapai membatasi pertumbuhan pendapatan pencatatan BEI dan pilihan investasi, tetapi tidak otomatis menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Untuk mencapai target, BEI perlu meningkatkan kepastian proses IPO, pendampingan calon emiten, dan perlindungan investor dengan tetap menjaga kualitas.

“Pencatatan IPO bukan jaminan keuntungan, sehingga hindari membeli hanya karena antusiasme saat pencatatan,” ungkapnya, Kamis (29/10/2026).

Harry bilang, di tengah lesunya IPO, perusahaan masih dapat mencari pendanaan melalui kredit bank, obligasi, atau investor strategis melalui private placement.

Alfred melihat, potensi kenaikan suku bunga bank sentral di akhir tahun 2026 bisa membuat perusahaan berpikir dua kali untuk menggunakan dana ekspansi yang bersumber dari pinjaman atau surat utang hingga tahun 2027.

“Pemerintah juga harus bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif, mengingat kepercayaan pelaku pasar ini penting untuk meningkatkan ekspansi bisnis,” tuturnya.

Teguh memandang, aksi backdoor listing diperkirakan bisa semakin marak di tengah kondisi ini. Aksi ini lebih mudah dilakukan, karena sebuah perusahaan bisa melantai di Bursa hanya lewat akuisisi atau merger.

Masalah kepercayaan pasar kepada pemerintah juga dinilai semakin genting, terutama dengan sejumlah aksi yang dilakukan oleh Danantara dan pejabat pengurusnya.

Investor ritel juga dilihat Teguh tak bisa berbuat banyak di kondisi saat ini. Namun, jika memang masih ada dana untuk masuk di pasar saham, investor bisa tetap terus mengakumulasi emiten berfundamental bagus.

Budi berpendapat, ke depan, perusahaan kemungkinan lebih mengandalkan pinjaman bank, penerbitan obligasi, laba ditahan, atau investor strategis. 

Namun, pendanaan melalui utang juga memiliki keterbatasan karena menambah beban bunga dan risiko keuangan.

Baca Juga: Resmi! Syarat IPO Di BEI Diperketat, Ada Aturan Keuangan & Saldo Laba

Meskipun begitu, ekspansi tidak harus berhenti. Namun, perusahaan mungkin harus lebih selektif dan menunda proyek yang tingkat pengembaliannya kurang menarik.

“Kondisi ini bisa berlanjut sampai kepercayaan investor dan prospek ekonomi membaik,” tuturnya.

Menurut Budi, prioritas self regulatory organization (SRO) saat ini seharusnya adalah memulihkan kepercayaan investor melalui transparansi, penegakan hukum, dan peningkatan kualitas emiten. BEI juga dinilai tak perlu terlalu berfokus mengejar jumlah IPO. 

Lebih baik sedikit IPO, tetapi perusahaan yang masuk berkualitas dan berkapitalisasi besar daripada banyak IPO yang sahamnya kemudian tidak likuid atau berkinerja buruk.

“Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas kebijakan ekonomi dan memberikan kepastian berusaha,” ungkapnya.

Di sisi lain, investor ritel juga harus semakin selektif dan tidak menganggap semua IPO sebagai peluang memperoleh keuntungan cepat. 

Caluasi, prospek laba, arus kas, penggunaan dana IPO, rekam jejak pengendali, serta kualitas penjamin emisi juga patut diperhatikan.

“Terutama untuk IPO BUMN, jangan berasumsi bahwa dukungan pemerintah otomatis menjamin keuntungan investasi,” katanya.

Baca Juga: IPO Masih Jauh dari Target, Ini Kata Bursa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News