KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Protes Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce kepada Presiden Prabowo Subianto terkait regulasi investasi dinilai menjadi sinyal serius terhadap persepsi investor asing terhadap iklim usaha di Indonesia, dan bisa berpengaruh ke daya saing masuknya ekspansi investor ke dalam negeri.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, ketidakpastian regulasi dan penegakan hukum yang tidak konsisten selama ini menjadi salah satu hambatan utama bagi investor asing maupun pelaku usaha domestik untuk berekspansi di Indonesia.

“Ketidakpastian iklim berusaha selalu menjadi kendala bagi investor asing maupun pengusaha domestik untuk bisa berbisnis di Indonesia. Penegakan hukum yang tidak konsisten makin memperburuk suasana,” ujar Wijayanto kepada Kontan, Kamis (14/5).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: BI Agresif Serap Likuiditas Lewat SRBI, Ekspansi Kredit Sektor Rill Bisa Terhambat

Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berlanjut maka sektor swasta berpotensi menahan ekspansi sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jika tren ini tidak diakhiri, maka sektor swasta akan berhenti berekspansi, roda ekonomi akan mengalami perlambatan yang sangat serius,” katanya.

Wijayanto juga menilai sentimen negatif tersebut dapat berdampak terhadap persepsi risiko Indonesia di mata investor global, termasuk menjelang rencana penerbitan Panda Bond pada Juni 2026.

“Panda Bond akan sedikit terpengaruh, Indonesia akan dipersepsikan sebagai negara dengan country risk yang tinggi. Investor akan menuntut return yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ia turut menyoroti respons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut pemerintah juga akan memprotes praktik bisnis ilegal sejumlah perusahaan China.

Menurut Wijayanto, pemerintah perlu berhati-hati dalam merespons protes investor agar tidak memperburuk sentimen pasar dan memicu sikap wait and see.

“Respons spontan yang terkesan ingin membalas seperti itu justru akan merugikan Indonesia, siap-siap saja akan makin ditinggalkan investor,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa China saat ini merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Karena itu, apabila investor China mulai mengurangi ekspansi, kondisi investasi nasional dapat semakin tertekan.

“China adalah salah satu andalan kita, jika ia juga ikut menghindar, kita akan menghadapi situasi yang makin sulit,” ujarnya.

Sementara, Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manilet menilai langkah Kadin China menyurati langsung Presiden menunjukkan tingkat frustrasi investor yang mulai meningkat.

“Dalam praktik diplomasi bisnis, jalur seperti ini biasanya dipakai ketika pelaku usaha merasa kanal komunikasi biasa tidak lagi cukup efektif,” kata Yusuf.

Menurutnya, dampak terhadap penerbitan Panda Bond maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN) memang tidak terjadi secara langsung, tetapi tetap dapat mempengaruhi persepsi risiko Indonesia secara keseluruhan.

“Kalau persepsinya memburuk, tekanan bisa muncul lewat pelemahan rupiah, arus modal yang lebih hati-hati, dan kenaikan yield SBN karena premi risiko meningkat,” jelasnya.

Yusuf menilai persoalan utama investor sebenarnya bukan semata aturan yang ketat, melainkan ketidakpastian arah kebijakan dan implementasi yang dinilai berubah-ubah.

“Investor biasanya masih bisa menerima aturan yang ketat, selama arah kebijakannya jelas, tidak berubah terlalu mendadak, dan proses komunikasinya transparan,” katanya.

Baca Juga: Menghadapi Krisis Ekonomi Global, Perempuan Pelaku Usaha Harus Bisa Adaptif

Sementara itu, Purbaya menegaskan pemerintah tetap mengedepankan kepentingan nasional sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Ia mengatakan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang diprotes investor China sebenarnya telah dirancang fleksibel dan memiliki sejumlah pengecualian.

“Kalau perusahaan nanti yang tidak pinjam uang di Indonesia terbebas dari DHE SDA ada pengecualian seperti itu. Jadi harusnya China tidak ada masalah,” kata Purbaya ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (12/5).

Menurut Purbaya, pemerintah juga harus tetap menjaga kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk terkait rencana kenaikan royalti dan pungutan sektor mineral.

“Belum dikenakan karena baru rencana. Biar saja tapi kami akan mementingkan kepentingan negara kita,” tegasnya.

Ia juga menyebut hubungan investasi Indonesia dan China bersifat dua arah. Pemerintah Indonesia, kata dia, turut menyampaikan keluhan terkait praktik bisnis ilegal sejumlah perusahaan China di Indonesia.

“Saya udah komplain ke mereka banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal,” ujarnya.

Adapun dalam suratnya kepada Presiden Prabowo, Kadin China menyampaikan sejumlah keberatan terhadap berbagai kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai membebani dunia usaha.

Salah satu yang diprotes ialah kenaikan pajak dan pungutan, termasuk royalti mineral dan bea keluar yang disebut meningkat berulang kali disertai inspeksi pajak lebih agresif hingga denda besar mencapai puluhan juta dollar AS.

Kadin China juga menyoroti rencana kebijakan DHE SDA yang mewajibkan eksportir menempatkan 50% dana hasil ekspor di perbankan nasional selama minimal satu tahun. Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan dan operasional bisnis jangka panjang.

Selain itu, mereka memprotes pemangkasan kuota bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disebut mencapai lebih dari 70% atau setara pengurangan produksi sekitar 30 juta ton.

Kadin China juga mengeluhkan pengetatan penegakan hukum kehutanan, penghentian sejumlah proyek strategis, hingga pengetatan visa kerja yang dinilai menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajerial asal China.

Tak hanya itu, perubahan aturan harga patokan mineral (HPM) bijih nikel juga disebut memicu lonjakan biaya produksi hingga 200%.

Menurut Kadin China, berbagai kebijakan tersebut tidak hanya mengganggu proyek yang berjalan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi investasi masa depan, ekspor, hingga lapangan kerja ratusan ribu orang di rantai industri nikel Indonesia.

Baca Juga: Petugas Haji Siaga Dampingi Jemaah Lansia yang Berangkat Tanpa Pendamping

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News