KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengumumkan rencana penghentian operasi angkutan barang mulai 20 Maret 2025, lebih awal dari aturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Lebaran 2025 yang menetapkan larangan angkutan barang pada 24 Maret hingga 8 April 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk keberatan atas durasi pelarangan truk tahun ini yang dianggap terlalu lama.

Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, menjelaskan bahwa biasanya pembatasan angkutan barang saat Lebaran berlangsung 10 hingga 12 hari, namun tahun ini diperpanjang menjadi 16 hari. Dengan tambahan 4 hari stop operasi dari pengusaha truk, total penghentian distribusi logistik mencapai 20 hari, yang dapat mengganggu kelancaran rantai pasok nasional.

"Akibat pelarangan ini, kegiatan angkutan kontainer domestik maupun ekspor akan berhenti total. Rantai pasok yang seharusnya hanya terhenti 16 hari akan bertambah menjadi 20 hari," ujar Gemilang, Kamis (14/3).

Lebih dari 20 Tahun Haji Robert Dedikasikan Hidup untuk Santri Tahfidz Al-Qur’an

Baca Juga: Menhub: Zero ODOL Harusnya Diterapkan 2023, Akan Ditegakkan Jelang Mudik Lebaran

Dampak dari penghentian operasi ini berpotensi menimbulkan stagnasi di pelabuhan. Pasalnya, arus kapal luar negeri tetap berjalan normal, sementara distribusi barang dari pelabuhan ke berbagai daerah akan terhambat.

"Potensi stagnasi sangat besar di pelabuhan karena arus kapal luar negeri tetap mengalir. Barang yang tidak bisa keluar sebagian mungkin bisa ditampung di dalam pelabuhan, tapi sebagian lainnya bisa saja dibawa kembali oleh kapal," tambah Gemilang.

Baca Juga: Jelang Mudik, AHY Pastikan Tertibkan Truk ODOL Sampai Tingkat Pengusaha

Menurut Aptrindo, pihaknya telah menyampaikan keberatan ini kepada pemerintah. Namun, hingga saat ini belum ada respons atau solusi konkret dari otoritas terkait.

"Kami sudah menyampaikan semuanya kepada pemerintah, tapi kalau mereka tidak mau dengar, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa," tegas Gemilang.

Penghentian operasional truk lebih awal ini diperkirakan akan berdampak pada kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, industri manufaktur, serta ekspor-impor. Dengan rantai logistik yang terhambat, para pelaku usaha harus bersiap menghadapi kemungkinan kenaikan biaya pengiriman serta keterlambatan pasokan.

Aptrindo berharap pemerintah segera menanggapi persoalan ini dan mencari solusi yang tidak merugikan pelaku usaha maupun kelancaran logistik nasional menjelang Lebaran 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News