JAKARTA. Pemerintah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggelar kembali negosiasi dengan Pemerintah Republik Rakyat China. Langkah itu diambil untuk menyelamatkan proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt tahap pertama yang ditargetkan rampung pada 2012 nanti tidak tertunda. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan untuk membangun pembangkit listrik 10.000 megawatt memang membutuhkan dana yang sangat besar dan dalam realisasinya mash ada pencairan dana yang tidak lancar berkaitan dengan komitmen bantuan dari Pemerintah Republik Rakyat China (RRC). "Memang ada hambatan berkaitan dengan masalah pendanaan. Oleh karena itu saya minta menteri terkait dan Direksi PLN untuk duduk bersama dan secara konklusif mencari solusi dan harus memperbanyak negosiasi dengan pihak RRC agar pendanaan mengalir dengan baik," ujar Presiden seusai kunjungan kerja ke kantor pusat PLN, Jakarta Senin (9/2). Selain meminta terus bernegosiasi dengan RRC, Pemerintah meminta PLN bernegosiasi dengan kalangan perbankan dalam negeri guna membuka peluang alternatif pembiayaan. Tapi dengan catatan pinjaman dalam negeri itu tidak menimbulkan masalah bagi kalangan perbankan. "Kalau bisa menggunakan sumber pendanaan dalam negeri tentu saja jauh lebih bagus, namun perlu diingat jangan sampai menimbulkan komplikasi bagi kalangan perbankan. Yang jelas, hambatan finansial dalam proyek pembangkit 10.000 megawatt itu harus betul-betul dicarikan solusinya," pinta Presiden. Sementara itu, pihak PLN memilih berhati-hati mengatasi masalah pembiayaan. Sebab, pencairan pinjaman dari lembaga Perbankan China mesti mendapat restu dari Departemen Keuangan dengan memperhatikan masalah krisis keuangan global. "Kami masih perlu membahas lebih mendalam," ujar Wakil Direktur utama PLN, Rudiantara di kan Jakarta, (9/2). Ketua Tim Percepatan proyek 10.000 megawatt, Yoga Pratomo mengatakan meski hambatan pembiayaan melanda proyek 10.000 megawatt tahap pertama, Pemerintah dan PLN berupaya proyek tersebut tidak tertunda. "Kami upayakan tidak delay, sebab masalah dengan pihak RRC adalah pencairan dananya, sedangkan penandatangan komitmen sudah dilakukan. Pihak RRC masih menimbang dampak dari krisis finansial global, makanya tidak lancar pencairannya," jelas Yoga.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Proyek 10.000 Megawatt Terancam Tertunda, Pemerintah Kembali Lobi RRC
JAKARTA. Pemerintah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggelar kembali negosiasi dengan Pemerintah Republik Rakyat China. Langkah itu diambil untuk menyelamatkan proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt tahap pertama yang ditargetkan rampung pada 2012 nanti tidak tertunda. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan untuk membangun pembangkit listrik 10.000 megawatt memang membutuhkan dana yang sangat besar dan dalam realisasinya mash ada pencairan dana yang tidak lancar berkaitan dengan komitmen bantuan dari Pemerintah Republik Rakyat China (RRC). "Memang ada hambatan berkaitan dengan masalah pendanaan. Oleh karena itu saya minta menteri terkait dan Direksi PLN untuk duduk bersama dan secara konklusif mencari solusi dan harus memperbanyak negosiasi dengan pihak RRC agar pendanaan mengalir dengan baik," ujar Presiden seusai kunjungan kerja ke kantor pusat PLN, Jakarta Senin (9/2). Selain meminta terus bernegosiasi dengan RRC, Pemerintah meminta PLN bernegosiasi dengan kalangan perbankan dalam negeri guna membuka peluang alternatif pembiayaan. Tapi dengan catatan pinjaman dalam negeri itu tidak menimbulkan masalah bagi kalangan perbankan. "Kalau bisa menggunakan sumber pendanaan dalam negeri tentu saja jauh lebih bagus, namun perlu diingat jangan sampai menimbulkan komplikasi bagi kalangan perbankan. Yang jelas, hambatan finansial dalam proyek pembangkit 10.000 megawatt itu harus betul-betul dicarikan solusinya," pinta Presiden. Sementara itu, pihak PLN memilih berhati-hati mengatasi masalah pembiayaan. Sebab, pencairan pinjaman dari lembaga Perbankan China mesti mendapat restu dari Departemen Keuangan dengan memperhatikan masalah krisis keuangan global. "Kami masih perlu membahas lebih mendalam," ujar Wakil Direktur utama PLN, Rudiantara di kan Jakarta, (9/2). Ketua Tim Percepatan proyek 10.000 megawatt, Yoga Pratomo mengatakan meski hambatan pembiayaan melanda proyek 10.000 megawatt tahap pertama, Pemerintah dan PLN berupaya proyek tersebut tidak tertunda. "Kami upayakan tidak delay, sebab masalah dengan pihak RRC adalah pencairan dananya, sedangkan penandatangan komitmen sudah dilakukan. Pihak RRC masih menimbang dampak dari krisis finansial global, makanya tidak lancar pencairannya," jelas Yoga.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
