JAKARTA. Kendati rencana tender salah satu proyek unggulan Private Public Partnership (PPP) Proyek Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jatim baru akan dimulai Juni 2011, namun sejumlah investor asing sudah menunjukkan ketertarikannya. Investor asing tersebut antara lain berasal dari China, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sarana Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementrian Pekerjaan Umum Rachmat Karnadi kepada pers, Rabu, (22/12). Rachmat menjelaskan, saat ini sudah ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Jatim dengan lima kepala daerah kabupaten/kota pengguna Umbulan. Kelima daerah itu adalah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik.“Kita sedang menunggu SK Tim Lelang Proyek Umbulan yang selambat-lambatnya terbit akhir bulan ini. Pra-kualifikasi bulan Februari 2011, dan tender bulan Juni 2011,” ujar Rachmat.Proyek SPAM Umbulan merupakan satu dari tiga proyek PPP yang digaransi pemerintah berjalan tahun depan. Proyek bernilai Rp 2 triliun ini berkapasitas 4.000 liter/detik dan ditargetkan bisa beroperasi pada 2013. Nantinya, dengan pola kerjasama swasta dan pemerintah biaya langganan yang dikenakan kepada masyarakat bisa mencapai sekitar Rp 1.500/m3. Angka ini lebih rendah ketimbang sepenuhnya diserahkan pengelolaannya kepada swasta, yakni sebesar Rp 2.500m/3.Rachmat menambahkan, pemerintah menyiapkan skema dukungan dan jaminan bagi SPAM Umbulan untuk mengakomodasi resiko dalam tahap konstruksi. Selain itu, pemerintah melalui lembaga penjamin juga memberikan jaminan fiskal jika biaya langganan belum dibayarkan masyarakat. Pasalnya, dari praktik yang selama ini berjalan, PDAM rata-rata baru mengefisiensi tagihan sebesar 80%. Sisanya, baru dapat dilunasi 2-3 bulan kemudian.Mengenai berapa besarnya persentase jaminan fiskal pemerintah terhadap proyek Umbulan, Rachmat mengatakan hal itu bergantung pada tender nantinya. Bisa 40% pemerintah, 60% swasta atau separuh pemerintah separuh swasta.“Tapi mungkin juga 30% pemerintah, 70% swasta. Semua tergantung pada pemenang tender. Yang jelas, siapa yang mau menawarkan jaminan pemerintah terendah, dia yang menang tender.” ungkap Rachmat seraya menambahkan, SPAM Umbulan bakal jadi milik pemerintah daerah Jatim setelah 25 tahun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Proyek air minum Umbulan ditenderkan Juni 2011
JAKARTA. Kendati rencana tender salah satu proyek unggulan Private Public Partnership (PPP) Proyek Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jatim baru akan dimulai Juni 2011, namun sejumlah investor asing sudah menunjukkan ketertarikannya. Investor asing tersebut antara lain berasal dari China, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sarana Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementrian Pekerjaan Umum Rachmat Karnadi kepada pers, Rabu, (22/12). Rachmat menjelaskan, saat ini sudah ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Jatim dengan lima kepala daerah kabupaten/kota pengguna Umbulan. Kelima daerah itu adalah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik.“Kita sedang menunggu SK Tim Lelang Proyek Umbulan yang selambat-lambatnya terbit akhir bulan ini. Pra-kualifikasi bulan Februari 2011, dan tender bulan Juni 2011,” ujar Rachmat.Proyek SPAM Umbulan merupakan satu dari tiga proyek PPP yang digaransi pemerintah berjalan tahun depan. Proyek bernilai Rp 2 triliun ini berkapasitas 4.000 liter/detik dan ditargetkan bisa beroperasi pada 2013. Nantinya, dengan pola kerjasama swasta dan pemerintah biaya langganan yang dikenakan kepada masyarakat bisa mencapai sekitar Rp 1.500/m3. Angka ini lebih rendah ketimbang sepenuhnya diserahkan pengelolaannya kepada swasta, yakni sebesar Rp 2.500m/3.Rachmat menambahkan, pemerintah menyiapkan skema dukungan dan jaminan bagi SPAM Umbulan untuk mengakomodasi resiko dalam tahap konstruksi. Selain itu, pemerintah melalui lembaga penjamin juga memberikan jaminan fiskal jika biaya langganan belum dibayarkan masyarakat. Pasalnya, dari praktik yang selama ini berjalan, PDAM rata-rata baru mengefisiensi tagihan sebesar 80%. Sisanya, baru dapat dilunasi 2-3 bulan kemudian.Mengenai berapa besarnya persentase jaminan fiskal pemerintah terhadap proyek Umbulan, Rachmat mengatakan hal itu bergantung pada tender nantinya. Bisa 40% pemerintah, 60% swasta atau separuh pemerintah separuh swasta.“Tapi mungkin juga 30% pemerintah, 70% swasta. Semua tergantung pada pemenang tender. Yang jelas, siapa yang mau menawarkan jaminan pemerintah terendah, dia yang menang tender.” ungkap Rachmat seraya menambahkan, SPAM Umbulan bakal jadi milik pemerintah daerah Jatim setelah 25 tahun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News