KONTAN.CO.ID - JAKARTA-Selain minimnya investasi swasta, pembangunan bendungan juga masih kerap terganjal pembebasan lahan. Padahal hingga 2019 Kementerian PUPR menargetkan untuk membangun 65 bendungan, 29 di antaranya ditargetkan selesai dibangun.

"Walaupun sudah dianggarkan dalam APBN bila tanahnya tidak tersedia maka proyek tidak bisa berjalan,” kata Menteri Basuki dalam pernyataan resminya.

Sementara untuk 2018, selain tambahan dari tiga bendungan yaitu Bendungan Tiga Dihaji(Sumatera Selatan), Bendungan Sidan (Bali), dan Bendungan Bener (Jawa Tengah) yang gagal terkontrak pada 2017. Ada pula sembilan bendungan yang ditargetkan selesai penandatanganan kontraknya.

Kesembilan bendungan tersebut adalah Bendungan Telagawaja (Bali), Bendungan Mbay, Bendungan Manikin (Nusa Tenggara Timur), Bendungan Randugunting (Jawa Tengah), Bendungan Sadawarna (Jawa Barat), Bendungan Tiro, Bendungan Rukoh (Aceh), Bendungan Bulango Hulu (Gorontalo), Bendungan Meninting (Nusa Tenggara Barat), Bendungan Bagong (Jawa Timur), Bendungan Baliem (Papua).

Menyiasati hal tersebut, tahun ini usulan dana talangan pembebasan lahan yang diajukan Kementerian PUPR kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) meningkat dibanding 2017.

"Untuk proyek bendungan 2018, dana LMAN senilai Rp 13,27 triliun untuk 40 proyek Bendungan," kata Direktur LMAN Rahayu Puspasari saat dihubungi KONTAN, Senin (1/1).

Sementara pada 2017, Rahayu menambahkan dana talangan oleh LMAN dikucurkan Rp 2,378 triliun.

Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan dana talangan yang disediakan LMAN sejatinya masih jauh untuk memenuhi target pembangunan 65 bendungan hingga 2019.

"Dana talangan dari LMAN hanya 23% dari total dana pembebasan lahan untik 65 bendungan hingga 2019," kata Made kepada KONTAN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto