JAKARTA. Pasca pemerintah membatalkan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, berbagai kalangan mendesak agar proyek tersebut tetap diaudit. Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Budyatna meminta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun tangan melakukan pemeriksaan secara komprehensif, termasuk mengenai proses feasibility study proyek tersebut.

“BPKP harus melakukan pemeriksaan,” tegas Budyatna, Kamis (9/4).

Menurut Budyatna, hanya melalui pengauditan, kita akan mengetahui apakah proyek tersebut sebenarnya layak atau tidak. Apalagi, sebelumnya memang banyak pro dan kontra seputar rencana pembangunan pelabuhan yang ditaksir menelan biaya Rp 34 triliun tersebut. Termasuk di antaranya mengenai Amdal yang bermasalah, dekatnya dengan sawah produktif kelas satu seluas 150.000 hektare, dan terganggunya pipa-pipa Pertamina yang selama ini menyuplai gas untuk kebutuhan listrik di Jakarta.

Yang tak kalah penting adalah soal pendanaan. Melalui pemeriksaan BPKP akan diketahui, berapa besar dana yang dibutuhkan, termasuk yang sudah dikeluarkan untuk mendanai proses feasibility study. “Jangan-jangan memang benar dari Jepang,” kata Budyatna.

Dari hasil pemeriksaan itulah bisa dikembangkan, untuk kepentingan siapa sebenarnya Pelabuhan Cilamaya. Apakah memang untuk kepentingan nasional atau semata-mata demi kepentingan pihak lain, misalnya Jepang. Yang jelas, lanjut Budyatna, ngototnya beberapa pihak untuk menggolkan proyek Cilamaya, menandakan bahwa banyak kepentingan yang bermain di dalamnya.

Budyatna sendiri tidak heran dengan fenomena tersebut. Menurutnya, saat ini memang ada kecenderungan para menteri melakukan “pembangkangan” dan bermain-main sendiri. Hal ini dimungkinkan, karena memang banyak sekali titipan di dalam jajaran kabinet Presiden Jokowi. Akibatnya, para menteri seperti tidak saling berkoordinasi satu sama lain, dan cenderung mempertahankan kepentingan masing-masing.

Desakan agar BPKP segera melakukan pemeriksaan terhadap proyek Cilamaya juga datang dari Ketua Setara Institute Hendardi. Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan agar siapa yang bermain pada proyek tersebut menjadi terang-benderang. Apalagi, meski diketahui bahwa banyak kepentingan nasional yang bakal menjadi korban, termasuk sektor pertanian dan energi, namun kesan bahwa proyek tersebut sangat dipaksakan juga begitu kuat.

“Ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan. Tak ada jalan lain, BPKP harus segera melakukan pemeriksaan,” tegas Hendardi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie