KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sedang menghadapi masalah hukum. Pasalnya, regulator dan pengawas di industri hulu migas itu menghentikan proyek pemasangan flow meter. Flow meter adalah alat pengukur produksi migas di suatu lapangan migas.

Seperti diketahui, pemasangan alat ukur produksi ini dituangkan dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 Tahun 2016 Tetang Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis Online Real Time pada Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menyampaikan disetopnya penerapan flow meter atau alat ukur produksi migas ini lantaran tingkat akurasi masih kurang. "Iya berhenti karena tidak memberikan performance seperti yang diharapkan,” ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Kamis (4/4).

Ia menilai apabila tetap digunakan nantinya ada perbedaan hitungan hasil produksi dari flow meter dan laporan hasil produksi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).. Sementara ini, dalam mengukur produksi migas masih mengukuti pola lama, yaitu menggunakan laporan hasil produksi dikirim oleh KKKS pada SKK Migas.

“Kalau sejauh flow meter masing-masing liquid sendiri, gas sendiri enggak ada masalah. Sekarang yang saya dengar di dalamnya ada oil dan ada gas juga (kecampur),” jelasnya.

Padahal, awalnya pemasangan alat ukur ini menjadi salah satu upaya Pemerintah guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap produksi minyak bumi secara online real time atau secara seketika.

Ia menegaskan pemberhentian penggunaan flow meter ini sudah dilakukan sejak akhir 2017 silam. Sedangkan pemasangan flow meter sebanyak 200 titik ini sudah rampung pada 2017 lalu. Sumber dana dari pemasangan flow meter ini berasal dari APBN.

Dwi menyebut, vendor pemenang proyek flow meter itu kini tengah menuntut SKK Migas lantaran proyek penerapan alat ukur migas ini dihentikan, pihaknya mengaku terus mengikuti proses hukum yang berlaku. “Sudah masuk ke ranah hukum, SKK tentu saja akan mendukung proses hukum yang berlaku,” imbunya.

Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto enggan berkomentar banyak mengenai hal ini.

Kontan.co.id mendapatkan dokumen lelang proyek flow meter tersebut dengan nomor BAC-148/012A-ULP/2017. Nama dari paket kegiatan adalah pembangunan sistem monitoring produksi dan lifting minyak bumi berbasis online real time. Dengan nomor paket kegiatan 012A-ULP/Jkt/2017, dan kode lelangnya 19778011.

Adapun nilai harga perkiraan sendiri (HPS) mencapai Rp59.547.907.296,00 dengan anggaran dari APBN 2017. Sedangkan pemenang lelang dari flow meter itu adalah PT Global Haditech yang berani menawarkan harga 58.190.000.000,00 atau hanya 97,72% dari nilai HPS.

Global Haditech beralamat di Jl. Raya Caman No.20A, Jatibening - Pondok Gede dengan nama Direktur Utama Suramto.

Menurut dokumen lelang itu menyebutkan sebelum Global Haditech menang, ada 68 perusahaan yang ikut dalam lelang pada kurun waktu 6 Februari 2017 sampai dengan 16 Februari 2017. Namun yang memasukkan dokumen penawaran hanya sembilan perusahaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini