KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Proyek hilirisasi yang baru diresmikan Presiden Prabowo dinilai memiliki potensi ekonomi besar. Namun, hal itu hanya dapat terwujud apabila desain perencanaan dan eksekusi proyek dilakukan secara matang. Untuk diketahui, pemerintah bersama Danantara memulai pembangunan atau groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua dengan nilai investasi sekitar Rp116 triliun.
Baca Juga: Jemaah Haji Kini Dapat Perlindungan Tambahan dari Risiko Cuaca Ekstrem Proyek tersebut mencakup lima proyek di sektor energi, lima proyek mineral, serta tiga proyek di sektor pertanian. Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai, pemerintah perlu memastikan seluruh proyek dijalankan berdasarkan perhitungan ekonomi yang tepat, terutama dalam menilai kelayakan (feasibility) masing-masing proyek. “Dengan perhitungan yang tidak matang, bisa jadi proyek-proyek ini tidak menghasilkan return yang layak, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (29/4/2026). Potensi Lapangan Kerja Bersifat Jangka Pendek Deni juga menyoroti potensi penciptaan lapangan kerja yang besar dari proyek-proyek tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa efek positif tersebut belum tentu berkelanjutan dalam jangka panjang.
Baca Juga: Jelang Miqat di Bir Ali, Jemaah Haji Diingatkan Soal Larangan Berihram Menurutnya, pada tahap konstruksi, proyek akan menyerap banyak tenaga kerja. Namun, setelah proyek beroperasi, dampak penyerapan tenaga kerja diperkirakan menurun karena sebagian besar proyek hilirisasi bersifat padat modal (
capital intensive). “Pada fase pembangunan memang banyak tenaga kerja terserap, tetapi setelah proyek berjalan, dampaknya terhadap tenaga kerja tidak sebesar saat awal,” jelasnya. Peran Swasta Jadi Kunci Lebih lanjut, Deni menilai arah pengembangan hilirisasi ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menciptakan efek
crowding in atau justru sebaliknya,
crowding out terhadap sektor swasta. Menurutnya, hal tersebut akan terlihat dari sejauh mana proyek-proyek ini mampu menarik partisipasi swasta dalam ekosistem hilirisasi nasional.
Baca Juga: BPK Temukan 356 IUP Habis Masa Berlaku Belum Pulihkan Lingkungan Karena itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan proyek-proyek tersebut agar tercipta iklim usaha yang sehat dan tidak mengarah pada dominasi negara. “Pada akhirnya, kita tidak hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang besar, tetapi juga dampak yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
