JAKARTA. Sejumlah proyek infrastruktur dengan Jepang terancam molor. Sebab, Pemerintah Jepang diperkirakan akan mendahulukan proses pemulihan negerinya pasca-dihantam gempa dan tsunami pada Jumat (11/3) pekan lalu.Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Dedy S. Priatna berharap proyek tersebut tidak tertunda. Sebab, dia belum mendapat pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. "Kita lihat saja nanti," katanya, Senin (14/3).Sekadar catatan, Jepang telah menyatakan kesiapannya menyediakan anggaran sebesar US$ 52,9 miliar atau senilai Rp 500 triliun untuk pembangunan satu dari enam koridor ekonomi, yakni Metropolitan Priority Area (MPA). Menurut rencana awal, MPA akan mulai digarap pada 2013 mendatang dimulai dengan study kelayakan yang diprediksi akan memakan biaya cukup besar. Pihak Jepang telah menyiapkan hibah sebesar US$ 10 juta atau sekitar Rp 100 miliar untuk persiapan kerjasama ini. Hibah atau grant dari Jepang untuk masterplan sekitar US$ 3 juta-US$ 5 juta. Adapun untuk studi kelayakan diprediksi sekitar US$ 5 juta. Beberapa komitmen pembangunan yang akan dilakukan Jepang di Indonesia antara lain pembangunan Tol Akses Tanjung Priok senilai Rp 722,2 miliar, komitmen pinjaman JICA sebesar Rp 12,7 triliun untuk membangun 15,5 kilometer Mass Rapid Transit (MRT) dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, dan pinjaman senilai Rp 6 triliun bagi proyek double-double track (DDT) dari Manggarai ke Cikarang (32 km). Pinjaman juga terancamBukan hanya proyek yang terancam tertunda. Pemberian pinjaman ke pemerintah juga kemungkinan akan ditinjau ulang. Sekretaris Menteri PPN Syahrial Loetan mengatakan, bencana yang melanda Jepang kemungkinan akan mempengaruhi rencana pengucuran pinjaman tersebut. "Yang tadinya mereka sudah siap barangkali sebagian harus dipakai untuk me-recovery yang terjadi disana,” ucapnya.Syahrial memprediksi, bila investasi atau pinjaman berkurang namun nilainya tidak terlalu besar. Sebab, dia beralasan, investor asal Jepang khawatir kalah bersaing dengan investor asal negara lain jika tidak cepat-cepat menanamkan investasi di Indonesia. “Feeling saya, dia tidak akan stop sama sekali untuk tidak salurkan investasi di Indonesia,” imbuhnya.Jepang baik secara goverment to government maupun melalui lembaga multilateralnya seperti JICA dan JBIC, telah banyak memberikan dana bantuan dan pinjaman kepada pemerintah Indonesia dalam rangka pembangunan nasional.
Proyek infrastruktur dengan Jepang terancam
JAKARTA. Sejumlah proyek infrastruktur dengan Jepang terancam molor. Sebab, Pemerintah Jepang diperkirakan akan mendahulukan proses pemulihan negerinya pasca-dihantam gempa dan tsunami pada Jumat (11/3) pekan lalu.Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Dedy S. Priatna berharap proyek tersebut tidak tertunda. Sebab, dia belum mendapat pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. "Kita lihat saja nanti," katanya, Senin (14/3).Sekadar catatan, Jepang telah menyatakan kesiapannya menyediakan anggaran sebesar US$ 52,9 miliar atau senilai Rp 500 triliun untuk pembangunan satu dari enam koridor ekonomi, yakni Metropolitan Priority Area (MPA). Menurut rencana awal, MPA akan mulai digarap pada 2013 mendatang dimulai dengan study kelayakan yang diprediksi akan memakan biaya cukup besar. Pihak Jepang telah menyiapkan hibah sebesar US$ 10 juta atau sekitar Rp 100 miliar untuk persiapan kerjasama ini. Hibah atau grant dari Jepang untuk masterplan sekitar US$ 3 juta-US$ 5 juta. Adapun untuk studi kelayakan diprediksi sekitar US$ 5 juta. Beberapa komitmen pembangunan yang akan dilakukan Jepang di Indonesia antara lain pembangunan Tol Akses Tanjung Priok senilai Rp 722,2 miliar, komitmen pinjaman JICA sebesar Rp 12,7 triliun untuk membangun 15,5 kilometer Mass Rapid Transit (MRT) dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, dan pinjaman senilai Rp 6 triliun bagi proyek double-double track (DDT) dari Manggarai ke Cikarang (32 km). Pinjaman juga terancamBukan hanya proyek yang terancam tertunda. Pemberian pinjaman ke pemerintah juga kemungkinan akan ditinjau ulang. Sekretaris Menteri PPN Syahrial Loetan mengatakan, bencana yang melanda Jepang kemungkinan akan mempengaruhi rencana pengucuran pinjaman tersebut. "Yang tadinya mereka sudah siap barangkali sebagian harus dipakai untuk me-recovery yang terjadi disana,” ucapnya.Syahrial memprediksi, bila investasi atau pinjaman berkurang namun nilainya tidak terlalu besar. Sebab, dia beralasan, investor asal Jepang khawatir kalah bersaing dengan investor asal negara lain jika tidak cepat-cepat menanamkan investasi di Indonesia. “Feeling saya, dia tidak akan stop sama sekali untuk tidak salurkan investasi di Indonesia,” imbuhnya.Jepang baik secara goverment to government maupun melalui lembaga multilateralnya seperti JICA dan JBIC, telah banyak memberikan dana bantuan dan pinjaman kepada pemerintah Indonesia dalam rangka pembangunan nasional.
