KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan infrastruktur fisik sebagai program unggulan pemerintah Joko Widodo dan Jusufr Kalla (Jokowi/JK) belum mampu menyerap lapangan pekerjaan lebih banyak jika dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, hal ini diakibatkan karena sektor konstruksi yang saat ini telah menjadi sektor padat modal.

Selain itu, penciptaan lapangan kerja yang minus di tiga tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi, ini ditengarai oleh sektor –sektor produktif.

Berdasarkan data Indef yang diolah melalui Badan Pusat Statistik (BPS), di sisi sektor konstruksi di pemerintahan Jokowi-JK memberikan tambahan penduduk bekerja sebesar 134,592 penduduk/tahun dan RPK 20,472 penduduk per 1% pertumbuhan.

Jumlah ini lebih rendah jika di bandingkan pada era SBY-Boediono yang mencapai rata2 483.663 penduduk per tahunnya dan RPK 63,072 per 1% pertumbuhan.

sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan pada tiga tahun awal pemerintahan Jokowi/JK mengalami tekanan.

Sehingga menyebabkan penciptaan lapangan kerja yang dihasilkan dari 1% pertumbuhan ekonomi minus 700.624 penduduk per tahun dengan rasio penciptaan kerja (RPK) yang juga minus 195.860.

Nailul menambahkan, Artinya, pertumbuhan output sektor ini ternyata tidak mampu meningkatkan penduduk bekerja. Penyebab utamanya adalah masih rendahnya harga komoditas perkebunan unggulan seperti kakao dan kopi. Selain itu, Nilai Tukar 2017 menyentuh (di bawah 100).

“Keadaan ini lebih buruk daripada tiga tahun awal periode kepemimpinan SBY-Boediono. Pada SBY/boediono, walaupun berkurang juga (minus 564.284 penduduk per tahun dengan RPK 145.504), namun tidak sebesar pada awal pemerintahan Jokowi/Jk,” ujarnya saat konferensi pers, Selasa (20/2).

Kendati demikian, menurutnya masyarakat tidak akan melihat sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebagai sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

“Sektor pertambangan dan penggalian, rata-rata mengalami penurunan sebesar 49 ribu penduduk per tahun dengan rata-rata RPK 1% pertumbuhan sektor tersebut mampu mengurangi 13.561 penduduk bekerja,” tuturnya.

Sementara pada pemerintahan SBY-Boediono, rasio penciptaan kerja 43.435 penduduk per tahun. Hal ini lantaran pada pemerintahan SBY-Boediono terjadi boom komoditas tambang terutama batubara. Sedangkan pada 2015 hingga pertengahan 2016, harga batubara turun drastis.

Hal ini yang menyebabkan penurunan rasio penciptaan kerja di 3 tahun awal pemerintahan Jokowi/ JK pada sektor pertambangan dan penggalian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto