JAKARTA. Realisasi pembangunan proyek infrastruktur pemerintah masih banyak yang belum sesuai harapan. Berdasarkan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), hingga pertengahan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, masih ada proyek infrastruktur yang implementasinya lambat atau masuk kategori merah.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan, salah satu pemicu tersendatnya proyek infrastruktur lantaran keterbatasan pendanaan. "Selain masalah pendanaan juga kesiapan proyek yang belum matang," katanya ke KONTAN, baru-baru ini.

Di bidang infrastruktur yang masuk ranah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), salah satu proyek yang pelaksanaannya lambat lantaran keterbatasan anggaran adalah proyek irigasi.

Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian PU-Pera Adang Saf Ahmad bilang, dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan bisa membangun sarana irigasi baru berkapasitas satu juta hektare (ha). Total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sarana irigasi ini mencapai Rp 40 triliun per tahun.

Sayangnya, dari total kebutuhan anggaran itu, kini alokasi anggaran yang disediakan baru Rp 12 triliun per tahun. Anggaran ini juga sudah termasuk untuk rehabilitasi irigasi. Alhasil, hingga kini irigasi baru yang terbangun baru 287.000 ha.

Selain itu, proyek infrastruktur lain di Kementerian PU-Pera yang terkendala adalah proyek pembangunan permukiman untuk rakyat miskin. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera Sri Hartoyo bilang, proyek pengentasan pemukiman kumuh saat awal pemerintahan Jokowi-JK masih sekitar 10% dan ditargetkan bisa selesai hingga tahun 2019. Tapi kini pengentasan pemukiman kumuh baru 25% dari target.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengakui, masalah anggaran memang menjadi penghambat realiasi proyek infrastruktur.

Basuki mencontohkan, untuk kementeriannnya, dari total kebutuhan anggaran Rp 930 triliun untuk membangun infrastruktur, sesuai yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, hingga kini alokasinya baru tersedia Rp 380 triliun.

Untuk itu pemerintah harus mencari solusi pendanaan dan membuat prioritas kerja pembangunan infrastruktur. Dengan prioritas kerja itu, Wismana bilang, pemerintah akan fokus untuk menyelesaikan proyek yang sudah jelas pemanfaatannya dan memiliki progres pelaksanaan proyek yang bagus. Selain itu, pemerintah juga fokus menyelesaikan proyek yang memiliki efek besar ke kegiatan perekonomian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie