KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah pandemi covid-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pembangunan infrastruktur dilakukan baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis H Sumadilaga mengatakan, salah satu program Kementerian PUPR tahun ini adalah program pembangunan infrastruktur secara padat karya dengan anggaran Rp 11,5 triliun. Danis menyebut, program ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah pendemi covid-19.

Infrastruktur secara padat karya ini terdiri dari berbagai bidang kegiatan seperti sumber daya air, bidang jalan, perumahan, dan pemukiman. Hal ini dilaksanakan di 23.230 lokasi yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. “Progresnya sudah 47% saat ini. Akhir Agustus (diperkirakan mencapai) sekitar 67%,” kata Danis kepada Kontan.co.id, Jumat (14/8).

Baca Juga: Kementerian PUPR dapat anggaran Rp 149,81 triliun di RAPBN 2021, berikut rinciannya

Danis menambahkan, PUPR juga melakukan program padat karya tambahan lainnya. Padat karya itu senilai hampir Rp 700 miliar.

Tidak hanya itu, Danis menyebut PUPR mengusulkan rencana tambahan pelaksanaan program infrastruktur secara padat karya senilai Rp 1,2 triliun. Hal ini untuk perbaikan drainase jalan-jalan nasional dan penambalan lubang-lubang jalan secara padat karya. "Sedang kami usulkan. Kalau itu jadi (maka padat karya PUPR) Rp 11,5 triliun ditambah Rp 1,2 triliun, (menjadi) ya sekitar Rp 12,7 triliun,” ucap Danis.

Dalam RAPBN 2021, pemerintah mengalokasikan Rp 149,81 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, pagu anggaran ini sesuai dengan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 5 Agustus. Jumlah tersebut bertambah Rp 34,23 triliun dari keputusan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Tanggal 8 Mei 2020.

Menurut Basuki, anggaran Rp 149,81 triliun tersebut akan digunakan untuk merealisasikan beberapa pekerjaan yang sempat tertunda di 2020. "Tahun 2020 ini Kementerian PUPR menunda beberapa pekerjaan, bukan membatalkan. Jadinya tadi single years menjadi multi years, atau yang belum lelang kami jadikan prioritas di tahun 2021," ujar Basuki dalam konferensi pers nota keuangan dan RUU APBN 2021.

Baca Juga: Kementerian PUPR: Saatnya generasi milenial tinggal di hunian vertikal

Adapun tambahan anggaran sebesar Rp 34,23 triliun tersebut akan digunakan untuk program ketahanan pangan sekitar Rp 9,5 triliun. Program ketahanan pangan ini ada yang ditujukan untuk pengembangan food estate di Kalimantan Tengah atau di Sumatra Utara.

Bila dirinci, untuk food estate eks PLG Kalteng dianggarkan Rp 9,53 triliun, sementara food estate di luar eks PLG sekitar Rp 332,2 miliar. Untuk food estate di Humbang Hasundutan sekitar Rp 125 miliar. 

Untuk ketahanan pangan nasional disiapkan anggaran Rp 2,9 triliun, untuk pembangunan jaringan irigasi air tanah di Belu sekitar Rp 75 miliar.

Selanjutnya, anggaran tersebut juga digunakan untuk infrastruktur kawasan industri di Batang yakni seluas 4.000 ha dan di Subang 1.600 ha. Anggarannya sekitar Rp 9,68 triliun.

"Rp 34,23 triliun tadi juga digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan industri. Jadi Kementerian PUPR mendapatkan tugas untuk menyiapkan sarana dan prasarana dasar, seperti jalan, ada interchange toll, sumber air, sanitasi juga rumah-rumah susun untuk pekerjanya," jelas Basuki.

Baca Juga: BLT Dana Desa diperpanjang sampai Desember, cek syarat dapat Rp 600.000 per bulan

Selanjutnya untuk konektivitas jalan sekitar Rp 5,57 triliun, pengendalian banjir Jakarta dan daerah lain sekitar Rp 3,7 triliun, untuk infrastruktur penugasan Rp 2,71 triliun serta untuk perkuatan kualitas infrastruktur dan peningkatan kesiapan dan pengelolaan proyek Rp 240,2 miliar.

Secara keseluruhan, pagu anggaran Kementerian PUPR di 2021 dimanfaatkan untuk bidang sumber daya air Rp 58,55 triliun, bidang jalan dan jembatan Rp 53,96 triliun, bidang permukiman Rp 26,56 triliun, bidang perumahan Rp 8,09 triliun, juga dukungan manajemen Rp 2,65 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati