KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sedang meninjau kembali proyek-proyek yang memiliki kandungan impor tinggi demi meningkatkan konten lokal. Hal itu dilakukan untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Menurut Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan ada beberapa sektor proyek yang sedang ditinjau ulang untuk ditunda.

Sektor itu adalah listrik, kilang dan perhubungan.Ia berpendapat, ketiganya memiliki konten impor yang cukup tinggi. Misalnya, untuk di perhubungan salah satu proyek yang ditinjau adalah Jakarta loop line (kereta layang) dan kereta api di Kalimantan.

Wahyu bilang, proyek keduanya tidak bersifat mendesak. "Jakarta juga minta loopline, tapi kan ada LRT dan MRT, kita mau liat itu semua," ungkaponya saat ditemui di kawasan DPR, Senin (10/9).

Untuk kereta di Kalimantan hingga saat ini permasalahannya masih berlarut-larut. Sebelumnya, dijelaskan ada dua syarat bagi proyek yang berpotensi ditunda yakni dari sisi persiapannya yang belum financial closing dan tidak bersifat mendesak (urgent).

Sementara untuk proyek yang sudah konstruksi akan tetap dijalankan. Sebelumnya, Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi mengaku di sketor perhubungan, kandungan impor yang paling tinggi itu ada pada penyediaan rel. "Ternyata rel-rel itu dari baja yang mayoritas masih impor," ungkap dia.

Kemudian untuk sektor listrik. Pihaknya masih menunggu laporan dari PT PLN (Persero). "Untuk PLN (listrik) lagi ngecek, kan baru Kamis kemarin rapatnya, kita mau cek PLN seperti apa. Yang penting kalau memang harus ditunda ya tunda, tapi yang penting TKDN harus ditingkatkan," tambah Wahyu.

Sementara untuk di sektor kilang, meski pihaknya belum mensinyalkan akan ditunda tapi ternyata kandungan impornya jug atinggi. Maka dari itu, harus ada cara bagaimana meningkatkan konten lokal.

"Saya belum berani ngomong ditunda atau apa. Pokoknya kan kemarin baru rapat antara Menko dan Menteri ESDM nanti mereka akan datang lagi ke kita untuk sampaikan usulannya seperti apa," tambahnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, untuk penundaan proyek sendiri bisa berkisar selama dua sampai tiga tahun. "Tapi nanti lah kita jelaskan semuanya, ini kan belum selesai pembahasannya," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .