JAKARTA. Keinginan Presiden Joko Widodo menggeber pembangunan jaringan kereta api di Luar Jawa menghadapi kendala besar. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemhub) setidaknya ada tiga masalah besar yang bakal menghambat berlangsungnya proyek di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua tersebut.

Hambatan pertama adalah anggaran. Berdasarkan hasil perhitungan, total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana perkeretaapian pada kurun waktu 2014- 2019 mencapai Rp 234, 331 triliun. Dari total tersebut, untuk 2015 saja diperlukan minimal anggaran Rp 19,849 triliun.

Hermanto Dwiatmoko, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemhub mengatakan, dari total anggaran Rp 19,849 triliun tersebut, yang sudah tersedia Rp 18 triliun. Dengan kata lain, masih terdapat kekurangan sebanyak Rp 1 triliun. "Mudah- mudahan nanti anggarannya ada, sehingga semua bisa berjalan lancar,’ katanya Senin (9/3).

Masalah kedua, sulitnya medan pembangunan. Popik Montansyah, Direktur Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemhub menjelaskan, beberapa wilayah yang akan digunakan untuk membangun jaringan kereta api berada di atas lahan gambut. Hal ini terjadi di jalur kereta api pada wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Hermanto menambahkan, keberadaan lahan gambut tersebut akan membuat proses konstruksi lebih rumit. "Paling tidak ada bentuk teknologi konstruksi yang harus diterapkan supaya konstruksinya bisa kuat," katanya. Adanya rekayasa konstruksi juga berdampak pada peningkatan anggaran di Sumatra dan Kalimantan.

Nah, hambatan terakhir adalah proses pengadaan lahan. Menurut Hermato, masalah pengadaan lahan masih jadi momok dalam pengembangan infrastruktur termasuk perkeretaapian.

Walaupun begitu, Kemhub tetap optimis pembangunan proyek kereta api luar Jawa yang telah diprogramkan Jokowi dapat diselesaikan tepat waktu. Keyakinan ini berdasarkan proses pembangunan jalur ganda kereta api di kawasan pantai utara Jawa beberapa waktu lalu. "Lintas utara kemarin saja untuk menyelesaikan 400 kilometer hanya butuh waktu dua tahun padahal lahan juga bermasalah, kami yakin itu juga bisa terjadi pada proyek ini, asalkan tanah beres dan anggaran ada," kata Hermanto.                  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie