JAKARTA. Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad menilai, dalam satu tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, ada sejumlah kebijakan yang harus dicabut, salah satunya adalah rencana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Kami menduga, kereta cepat ini ada hanya untuk melayani kepentingan bisnis properti," kata Chalid dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/10).

Dugaan tersebut berdasarkan rencana titik-titik pemberhentian kereta yang berada di tanah-tanah yang sudah mulai dikuasai developer. Proyek kereta cepat tersebut, menurut Chalid, juga dinilai hanya akan menambah utang yang sangat besar bagi badan usaha milik negara (BUMN) dan tidak dibutuhkan oleh rakyat karena transportasi Jakarta-Bandung dianggap sudah lengkap.

"Kita sudah punya jalan tol yang dibangun, jalur kereta juga sudah ada, ada transportasi udara," tutur Chalid.

Ia pun mempertanyakan alasan di balik ngotot-nya Menteri BUMN Rini Soemarno dalam mempertahankan proyek tersebut. Terlebih lagi, sejumlah menteri justru menolak rencana proyek kereta cepat, seperti Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

"Nah pertanyaannya, ada apa di balik ambisi Rini untuk membangun kereta cepat? Ini perlu diinvestigasi lebih lanjut," ungkapnya.

Ia meminta agar Presiden secara tegas menghentikan proyek kereta api cepat tersebut karena dirasa sangat tidak rasional dan hanya akan menimbulkan beban yang sangat besar bagi utang negara. (Nabilla Tashandra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto