JAKARTA. Pemerintah mulai menyiapkan dana untuk proyek listrik 2016. Adapun menurut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), jumlah dana yang diperlukan mencapai Rp 97 triliun.

Menteri energi dan sumberdaya mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, dari total kebutuhan itu, PLN melaporkan 75%-nya sudah tersedia. "Sebagian besar berasal dari dana internal dan sisanya dari perbankan," kata Sudirman, Kamis (7/1) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Terkait hal itu, hari ini Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat koordinasi bersama PLN, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menko Perekonomian termasuk juga PT Pertamina dan Perbankan. Beberapa Bank BUMN hadir dalam rakor tersebut.

Ingin Mendalami Kondisi Ekonomi? Yuk Langganan Business Insight

Sudirman menambahkan, dana itu hanya untuk kebutuhan proyek kelistrikan yang akan dilakukan oleh PLN. Sementara untuk Independent Power Producers (IPP), sepenuhnya menjadi tanggung jawab swasta. Jadi, pemerintah tidak ambil pusing mengenai hal ini.

Namun demikian, pemerintah berharap PLN tidak hanya tergantung pada dua sumber pendanaan tadi. Sebab, ada pihak lain yang akan tertarik pada proyek pemangkit listrik, seperti lembaga keuangan lain.

Yang jelas, Sudirman menekankan bahwa pembiayaan proyek listrik harus oiptimum. Sehingga target membangun energi listrik dalam lima tahun sebesar 35.000 Mega Watt (MW) bisa terealisasi.

Adapun Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan jumlah dana yang sudah tersedia mencapai Rp 76 triliun. Pendanaan itu tidak hanya untuk membangun pembangkit listrik saja, termasuk untuk membangun transmisi dan gardu.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir bilang, mengenai sisa pendanaan itu akan coba diupayakan. Sejauh ini, pihaknya masih berharap ada perbankan lain yang bersedia, namun demikian Ia tidak akan tertutup pada pihak lain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News