JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) janji tidak akan berfokus pada daerah tertentu dalam pembangunan mega proyek pembangkit listrik dengan daya listrik sebesar 35.000 Megawatt (MW) pada 2015-2020. PLN akan menyebarkan pembangunan pembangkit hingga ke pelosok.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji menjelaskan, sesuai keinginan pemerintah, bahwa pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 MW akan dilakukan di seluruh Indonesia hingga pulau-pulau terpencil. "Keinginan Presiden Joko Widodo kan jelas, kelistrikan ini meliputi semua daerah terpencil jadi tidak bisa hanya difokuskan di satu tempat," kata Nur di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Selasa (4/11).

Ia menyebut, proyek tersebut kini masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirjen listrik Jarman. Pembahasan meliputi proses pembebasan lahan sampai dengan regulasi ketenagalistrikan. 

"Ini supaya pemerintah bisa mempercepat regulasi itu," terang dia. Selain itu, juga dibahas mengenai masalah pengadaan tanah, perizinan dan kemampuan financial.

Skema pendanaan pembangunan proyek listrik 35.000 MW ini lanjut Pamudji, yang pertama merupakan pendanaan dari pengembang listrik swasta yang akan membangun. Kemudian, ia memprediksi PLN bisa membangun 15.000 MW dengan pendanaan dari khas internal PLN. "Dalam hal ini kami sedang bahas alternatif-alternatif pendanaannya bersama Kementerian ESDM," jelas Pamudji.

Yang menjadi dominan pembangunan oleh PLN, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Ia menyebut, sedangkan untuk geotermal kapasitas produksi listriknya hanya sedikit. "Dominan PLN, ya PLTU dan PLTG," ungkap dia.

Menteri ESDM, Sudirman Said menyebut, pemerintah berencana bangun 35.000 MW yang bukan merupakan proyek kecil. Karena itu,  pemerinah membutuhkan banyak investor untuk mempercepat pembangunan serta mengejar ketertinggalan setrum. "Maka dari itu, kami terbuka sekali kepada investor untuk segera berinvestasi, kami terbuka bagi siapapun. Nanti aturan pendanaannya bussines to bussines," jelas dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenaga Listrikan, Jarman menambahkan, proyek pembangkit 35.000 MW ini untuk menopang adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.

Ia bilang, proyek tersebut diluar dari proyek FTP I dan FTP II. "Saat ini untuk lima tahun ke depan, Indonesia perlu ditambah 35.000 MW, hal ini merupakan perhitungan diluar dari FTP 1 dan FTP II yang sebagian belum berjalan," tandas Jarman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto