JAKARTA. PT PLN (Persero) sudah memasuki tahapan baru dalam konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Saat ini kontrak engineering service telah ditandatangani dengan pengucur dana dari Jepang, yakni West Japan Engineering Consultant (West JEC) serta kontraktor PT Connusa Energindo. Sebetulnya proyek pengembangan PLTP Tulehu yang berkapasitas 2x10 megawatt (MW) sudah dilakukan sejak tahun 2010 dengan biaya awal internal PLN untuk pengeboran sebesar $ USD 8 juta dan tambahan dana dari Jepang sebesar $ USD 86 juta. Dana asing tersebut merupakan salah satu cara PLN untuk menurunkan biaya per kilowatt hour (kWh). Setelah menyelesaikan desain akhir, pembebasan lahan, dan pengeboran akhir 2012 lalu, saat ini PLN memasuki tahapan dokumen lelang, negosiasi kontrak, dan supervisi konstruksi. Padahal, pembangunan PLTP yang juga bagian dari proyek Fast Track 10.000 MW ini, seharusnya bisa beroperasi tahun 2014. Namun, terpaksa molor menjadi 2016 akibat proses pendanaan dari lokal dan luar negeri yang berbelit-belit. Hal ini tentunya, menghambat pasokan listrik di wilayah Indonesia Timur.
Proyek listrik Tulehu segera berjalan
JAKARTA. PT PLN (Persero) sudah memasuki tahapan baru dalam konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tulehu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Saat ini kontrak engineering service telah ditandatangani dengan pengucur dana dari Jepang, yakni West Japan Engineering Consultant (West JEC) serta kontraktor PT Connusa Energindo. Sebetulnya proyek pengembangan PLTP Tulehu yang berkapasitas 2x10 megawatt (MW) sudah dilakukan sejak tahun 2010 dengan biaya awal internal PLN untuk pengeboran sebesar $ USD 8 juta dan tambahan dana dari Jepang sebesar $ USD 86 juta. Dana asing tersebut merupakan salah satu cara PLN untuk menurunkan biaya per kilowatt hour (kWh). Setelah menyelesaikan desain akhir, pembebasan lahan, dan pengeboran akhir 2012 lalu, saat ini PLN memasuki tahapan dokumen lelang, negosiasi kontrak, dan supervisi konstruksi. Padahal, pembangunan PLTP yang juga bagian dari proyek Fast Track 10.000 MW ini, seharusnya bisa beroperasi tahun 2014. Namun, terpaksa molor menjadi 2016 akibat proses pendanaan dari lokal dan luar negeri yang berbelit-belit. Hal ini tentunya, menghambat pasokan listrik di wilayah Indonesia Timur.