JAKARTA. Pelaksanaan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) mendapatkan ganjalan. Walaupun Presiden Joko Widodo ingin agar proyek LRT baik di Jakarta maupun Palembang segera selesai pada 2018 atau awal 2019, proyek tersebut masih mendapatkan ganjalan pendanaan. Salah satu masalah pendanaan terjadi pada Proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan prasarana LRT Jabodetabek mencapai Rp 22,5 triliun. Dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Perpres No. 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Ringan Terintegrasi di Jabodetabek, pendanaan tersebut dibiayai dengan APBN.
Proyek LRT masih terganjal pendanaan
JAKARTA. Pelaksanaan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) mendapatkan ganjalan. Walaupun Presiden Joko Widodo ingin agar proyek LRT baik di Jakarta maupun Palembang segera selesai pada 2018 atau awal 2019, proyek tersebut masih mendapatkan ganjalan pendanaan. Salah satu masalah pendanaan terjadi pada Proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan prasarana LRT Jabodetabek mencapai Rp 22,5 triliun. Dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Perpres No. 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Ringan Terintegrasi di Jabodetabek, pendanaan tersebut dibiayai dengan APBN.