JAKARTA. Proyek kereta api ringan arau light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) yang tengah jadi salah satu fokus pemerintah masih menunggu penyelesaian revisi Perpres nomor 65 tahun 2016

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, revisi Perpres nomor 65 tahun 2016, mengenai dana pembangunan LRT sepanjang 83,6 kilometer (km) itu akan selesai pekan depan.

Dia bilang, revisi Perpres nomor 65 tahun 2016 masih akan berisikan skema pendanaan yang menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ataupun dengan investasi.

"Kita coba challenge dulu dengan investasi, prinsipnya skema pembiayaannya tidak ada tambahan," paparnya.

Mengenai pembiayaan dari perbankan, Budi Karya bilang pemerintah memberikan peluang bagi perbankan swasta lokal maupun perbankan asing untuk ikut memberikan pinjaman proyek ini. Asalkan mau memberikan bunga di kisaran 7%-8%.

"Kita sangat membuka peluang untuk swasta, dengan bunga seperti itu kita menyadari tidak mudah mencarinya. Kita sangat welcome, karena pemerintah mempunyai keterbatasan dana," ungkap Budi Karya.

Diketahui saja, sesuai rencana sebelumnya, LRT Jabodetabek akan mempunyai beberapa skema pendanaan. Di antaranya, pendanaan berasal dari PMN PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebesar Rp 5,6 triliun, kemudian PMN PT Adhi Karya Rp 3,4 triliun, dan sisanya Rp 18 triliun akan dicari dari perbankan, PSO, iklan dan Transit Oriented Development  (TOD).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie