JAKARTA. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) nampaknya cukup serius dalam menggelar proyek percontohan pemanfaatan energi nuklir atawa reaktor daya nonkomersial (RDNK) dengan kapasitas setrum mencapai 30 megawatt (MW) di Serpong, Banten.

Kepala BATAN Djarot Sulistio mengatakan, pihaknya menargetkan pada awal tahun 2016 mendatang sudah bisa menggelar tender konstruksi proyek RDNK tersebut. Dengan demikian, proyek tersebut sudah bisa commissioning atau menghasilkan setrum pada 2020 mendatang.

"NUKEM sudah memenangkan tender pre desain dan akan membuat dokumen desain, sedangkan tender konstruksinya akan kami lakukan setelah mereka menyelesaikan dokumen pada Desember depan," kata dia dalam acara temu temu media sekaligus peringatan tragedi Chernobyl ke 29 di Jakarta, Senin (27/6).

BATAN memproyeksikan nilai proyek RDNK Serong akan menghabiskan biaya senilai Rp 1,6 triliun. Di mana, seluruh pembiayaan tersebut akan berasal dari APBN.

Djarot menjamian proyek pembangunan pembangkit setrum di Serpong tersebut aman sebab pihaknya akan menggunakan teknologi yang sudah teruji, misalnya generasi III ataupun generasi IV. "Apalagi yang membuat dokumen desain ini NUKEM, perusahaan asal Jerman yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Rusia," ujar dia.

Menurut dia, sampai saat ini sudah banyak perusahaan dari berbagai negara yang menyatakan ketertarikannya untuk masuk dalam proyek konstruksi RDNK Serpong. Namun, keputusan perusahaan dari negara mana yang akan membangun proyek tersebut baru akan ditetapkan lewat mekanisme tender yang digelar pada awal 2016 mendatang.

"Total nilai proyek ini mencapai RP 1,6 triliun, dan sudah banyak yang menyatakan berminat seperti dari Jerman, Jepang, Rusia, dan Afrika Selatan," imbuh Djarot.

Arnold Soetrisnanto, Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia mendukung upaya BATAN untuk segera memulai pengembangan dan pemanfaatan energi nuklir di Tanah Air. Ia berharap, proyek tersebut bisa ditingkatkan lagi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang sifatnya komersial.

Sejatinya, rencana pembangunan PLTN di Indonesia sudah diamanahkan dalam UU Nomor 17/2007, sehingga pemerintah tidak bisa menunda-nunda lagi. "Presiden Joko Widodo juga harus memiliki kemauan politik yang kuat untuk mendeklarasikan pembangunan PLTN di Indonesia," kata Arnold.

Dia menambahkan, biaya produksi listrik dari nuklir paling murah dibandingkan energi lain, yakni hanya sekitar US$ 0,2 per kilowatt hour (kwh). Selain itu, limbah nuklir pun sudah diproses dalam reaktor sehingga cukup aman dan ekonomis untuk dikembangkan.

"Sumber daya uranium dan thorium di Indonesia cukup besar. Tapi sayangnya, ketika sekarang di negara lain thorium sudah mulai dimanfaatkan, kita malah sama sekali belum memulai untuk pemanfaatan energi uranium," ujar Arnold.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia