JAKARTA. Keinginan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera membangun Pelabuhan Cilamaya buyar. Sebab sampai saat ini rencana dan persiapan pembangunan proyek senilai US$ 3,49 miliar tersebut masih bermasalah. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Dedy Priatna mengatakan, salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembangunan proyek tersebut adalah keberadaan ratusan anjungan dan pipa minyak dan gas milik Pertamina di tempat rencana pembangunan pelabuhan tersebut. Dedy bilang, keberadaan anjungan dan pipa tersebut membuat pemerintah menghadapi tiga permasalahan sulit, salah satunya; menentukan lokasi pembangunan pelabuhan.
"Berdasar kajian, pembangunan harus digeser 2-3 kilometer dan Kementerian Perhubungan harus mengeluarkan tambahan dana US$ 105- US$ 120 juta untuk memperkuat konstruksi pipa bawah laut supaya tidak ganggu produksi Pertamina, itu masalah," kata Dedy Senin (15/9). Bukan hanya dipusingkan oleh masalah penentuan lokasi dan tambahan dana, pemerintah juga dipusingkan oleh potensi hilangnya penghasilan Pertamina yang dikhawatirkan akan mengganggu setoran dividen dari BUMN tersebut bila pemerintah nekat membangun pelabuhan di lokasi yang sekarang. Sebab, pembangunan akan menghentikan usaha Pertamina di wilayah tersebut.
