JAKARTA. PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) menjelaskan, kelanjutan proyek pembangunan pelabuhan Marunda saat ini ada di tangan Joko Widodo (Jokowi) selaku Gubernur DKI Jakarta. Hingga saat ini, pelabuhan Marunda yang berada di lahan KBN itu belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami sudah menyurati dan sudah dalam proses. Kami menunggu izin dari Gubernur DKI Jakarta (Jokowi) terkait pembebasan dan pemanfaatan lahan," ujar Muhammad Sattar Taba, Direktur Utama PT KBN usai meresmikan rumah sakit pekerja  di Jakarta, Jumat (22/2).

Rencananya, pelabuhan Marunda dibangun di atas lahan 120 hektare (ha). Sattar mengatakan, pelabuhan nantinya dapat disandarkan kapal berkapasitas 80.000 ton. "Biaya pembangunannya paling tidak Rp 250 miliar. Angka pastinya masih tunggu dari konsultan perencanaan," ujarnya.

Sattar bilang, nantinya di Pelabuhan Marunda akan ada pabrik dan aktivitas peti kemas. "Disana nanti akan dibuat cement mill, packing plant, dan kontainer," ujarnya. Dia juga bilang bahwa sudah ada beberapa perusahaan asing dari Singapura dan Hongkong yang siap menempati pelabuhan itu.

Sebagai informasi, PT KBN  mempunyai lini usaha menyediakan properti siap pakai berupa penyewaan tanah dan penyewaan gedung pabrik.  Selain itu, perusahaan juga melayani jasa pelayanan sistem logistik total (TLS) berupa pelayanan terpadu untuk pergudangan berikat & pergudangan umum, penyediaan depo kontainer, serta pelayanan freight forwarding.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri