JAKARTA. Alternatif sumber pendanaan proyek infrastruktur pemerintah semakin beragam. Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pinjaman asing, maupun dari swasta, kini pemerintah juga memanfaatkan dana dari ASEAN Infrastructure Fund (AIF).

Dana infrastruktur dibentuk oleh sepuluh negara ASEAN. Pendanaan AIF berasal dari patungan Bank Pembangunan Asia (ADB) dan 10 negara anggota ASEAN.Nah, dalam pertemuan ke-45 ADB di Manila, Filipina, pekan lalu, negara anggota ASEAN sepakat untuk segera mengoperasikan AIF itu. Negara ASEAN diminta segera mengusulkan proyek yang akan didanai oleh AIF.

Tak mau kesempatan emas terlewat, Pemerintah Indonesia pun segera menyiapkan sejumlah usulan proyek infrastruktur yang akan disodorkan ke AIF. Pemerintah akan mengutamakan proyek infrastruktur pendukung keterhubungan ASEAN untuk mendapat pembiayaan dari AIF.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, proyek infrastruktur tersebut antara lain adalah pembangunan jalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Kalimantan, dan proyek jalan tol Bitung di Sulawesi. Selain itu, pemerintah juga akan mengusulkan proyek pembangkit listrik dan infrastruktur transmisi listrik yang menghubungkan Sumatera dan Malaka. "Proyek-proyeknya untuk mendukung ASEAN Connectivity," kata Hatta, akhir pekan lalu.

Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar menyatakan, pemerintah masih menyusun daftar proyek infrastruktur yang akan diajukan untuk mendapat pembiayaan AIF. Ia belum bersedia menyebutkan detail proyek infrastruktur yang disiapkan.Yang jelas, kata Mahendra, pembiayaan dari AIF ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah lewat APBN. "Tapi bisa juga proyek yang didanai dari kerjasama pemerintah dan swasta," ujarnya.

Enam proyek setahun

Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Direktur Jenderal Pelaksana ADB, Rajat Nag, mengatakan, AIF akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas penunjang seperti jalan, pembangkit listrik, pengairan, dan infrastruktur penting lainnya. "AIF dapat membiayai sebanyak enam proyek per tahun, dengan plafon pinjaman sebesar US$ 75 juta per proyek," ungkap Rajat.

Tapi, untuk mendapatkan pinjaman AIF tidak mudah karena ada syaratnya. AIF telah menetapkan kriteria proyek yang bisa dibiayai antara lain, proyek untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan perdagangan, dan mendorong investasi. Rajat menambahkan, AIF merupakan momentum yang menentukan bagi negara-negara ASEAN untuk bekerjasama dalam membiayai proyek infrastruktur.

Sejauh ini, dana infrastruktur ASEAN yang sudah disepakati sebesar US$ 485 juta. Dari jumlah itu, ADB menyumbang US$ 150 juta, selebihnya US$ 355 juta merupakan patungan 10 negara anggota ASEAN.

Malaysia menjadi penyumbang AIF terbesar dengan nilai US$ 150 juta disusul dengan Indonesia US$ 120 juta. Modal awal tersebut ditargetkan terus bertambah hingga melewati US$ 4 miliar pada 2020. Masih jauh ketimbang total kebutuhan investasi untuk proyek infrastruktur di ASEAN yang ditaksir mencapai US$ 60 miliar.

Untuk pendanaan, kelak, AIF akan menerbitkan obligasi infrastruktur. Surat utang ini ditujukan pada bank sentral di ASEAN yang memiliki kelebihan cadangan devisa yang substansial.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Edy Can