KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara di Asia bakal terpangkas 60% lebih, dari 65 gigawatt (GW) menjadi 22 GW, menyusul janji China untuk mengakhiri pembiayaan PLTU di luar negeri, penelitian baru menunjukkan pada Rabu (10/11).

Tidak termasuk program pembangkit listrik berbasis batubara domestik China dan India, sekarang hanya ada 28 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sedang dalam pembangunan di seluruh Asia, dengan kurang dari 30% di antaranya telah mendapatkan pendanaan.

Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) dan Pemantau Energi Global (GEM) mengungkapkan hal itu dalam laporan bersama.

"Setelah benteng terakhir tenaga batubara, sektor tenaga batubara Asia telah menyaksikan gelombang demi gelombang pembatalan pembangkit listrik tenaga batubara," kata Russell Gray dari GEM, seperti dikutip Reuters. 

"Janji China untuk menghentikan pembiayaan pembangkit listrik tenaga batubara di luar negeri akan memicu satu gelombang lagi," ujarnya.

Baca Juga: Dukung transisi energi, GE mundur dari bisnis pembangunan PLTU anyar

Laporan CREA dan CEM menyatakan, hampir semua proyek baru pembangkit listrik tenaga batubara di Bangladesh dan Sri Lanka terancam, serta 65% di Indonesia.

Namun, masih ada sekitar 43 GW PLTU yang sedang dibangun di seluruh Asia, laporan CREA dan CEM menyebutkan.

Presiden Xi Jinping berjanji untuk mengakhiri dukungan China untuk pembangkit listrik tenaga batubara baru di luar negeri saat berpidato di Majelis Umum PBB pada September lalu. 

Langkah itu berarti, 99% dari pembiayaan pembangunan global sekarang berkomitmen untuk transisi ke energi bersih.

Menurut Pusat Kebijakan Pengembangan Global Universitas Boston, AS, jika semua PLTU di luar negeri yang dibiayai China, yang sekarang sedang dan akan dibangun dibatalkan, maka bisa mencegah 646 juta ton emisi CO2 per tahun.

China, produsen gas rumah kaca terbesar di dunia, telah berjanji untuk beralih ke energi yang lebih rendah karbon, tetapi hanya akan mulai memangkas konsumsi batubara mulai 2026.

Selanjutnya: IESR: Indonesia perlu siapkan peta jalan transisi batubara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: S.S. Kurniawan