JAKARTA. Akhirnya, nasib proyek reklamasi Teluk Jakarta terjawab sudah. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan proyek ini.

"Tidak ada alasan untuk tidak meneruskan reklamasi. Semua aspek sudah kita dengerin mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup, PLN, BPPT, KKP, Perhubungan, dari DKI dan dari aspek hukum," kata Luhut B. Panjaitan, Selasa (13/9) di gedung Kementerian ESDM.

Ia juga mengatakan gugatan yang dilayangkan ke PTUN pun tidak akan menghalangi kelanjutan reklamasi ini karena belum ada keputusan yang tetap dan mengikat (inkrahct).

Luhut juga mengatakan keputusan ini tidak akan mengganggu kesejahteraan masyarakat sekitarnya karena Pemprov DKI menjamin akan memberikan fasilitas yang layak. "Nelayan harus jadi prioritas. Itu perintah presiden," tandas Luhut.

Ia juga mewanti-wanti pengembang untuk menaati semua peraturan. "Kalau nggak ditaati, akan langsung kami tindak tegas," ungkap Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan nelayan akan dibuatkan rusun yang layak. "Nanti akan dibuatkan belasan ribu hingga sekitar 20.000 unit rusun di sepanjang pantai utara," tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan rusun tersebut akan diberikan kepada nelayan dengan sistem subsidi. "Kita semua akan subsidi. Tidak dijual. Karena berdasar pengalaman kami, kalau dijual akan dijual lagi ke orang lain," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto