JAKARTA. Polemik pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sedikit demi sedikit menemui titik temu. Yang terbaru, pemerintah memutuskan pembangunan proyek JSS tetap berlanjut dan masih satu paket dengan pengembangan kawasan strategisnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan agar proyek jembatan terpisah dengan pengembangan kawasan strategis. Tapi, hasil rapat tim tujuh pada Senin (6/8), memutuskan, pembangunan jembatan tersebut akan satu paket dengan pengembangan kawasan strategis Selat Sunda.

Tim tujuh beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Bappenas. "Rapat kali ini mempertajam ruang lingkup proyek," ungkap MS Hidayat, Menteri Perindustrian, kemarin.

Tim tujuh masih akan menggelar pertemuan sekali lagi untuk merumuskan rekomendasi akhir. Hidayat menyatakan, tim tujuh belum memutuskan pemerintah atau swasta yang akan menggarap studi kelayakan Jembatan Selat Sunda. Alasannya, tim ini masih mendalami plus minus pentuan pelaksananya.

Menurut Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, kemungkinan besar studi kelayakan akan diserahkan ke swasta. Kendati demikian, kepastiannya akan diputuskan tim tujuh dalam rapat berikutnya. "Tim tujuh akan rapat koordinasi secepatnya, kemungkinan dalam minggu ini juga," ujarnya.

Agus Martowardojo, Menteri Keuangan enggan berkomentar saat ditanya soal pembahasan proyek ini. Agus hanya mengernyitkan dahi seraya mengarahkan wartawan untuk mendengarkan pemaparan MS Hidayat yang berdiri tepat di depannya.

Sebelumnya, Agus berkehendak pemerintah mengambil alih dan membiayai studi kelayakan serta desain dasar JSS. Makanya, Agus mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

Usulan ini tertuang dalam surat Menkeu bernomor No S-396/MK.01/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang dikirim ke Menteri Pekerjaan Umum. Agus khawatir proyek ini gagal, padahal akan mendapat penjaminan dari pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dadan M. Ramdan