JAKARTA. Indonesian Smelter & Mineral Processing Association (ISPA) menyayangkan adanya dualisme izin smelter. Maka dari itu diperlukan harmonisasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Perindustrian.

Ketua ISPA, Sukyar menjelaskan izin melalui Kementerian ESDM ialah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Untuk mendapatkan izin tersebut maka pemohon IUP harus menjelaskan pasokan bahan baku smelter darimana, maupun besaran produksi smelter. Apabila pemohon IUP belum memiliki komitmen pasokan maka Kementerian ESDM bisa membantu mencarikannya.

Hal ini berbeda dengan izin smelter dari Kementerian Perindustrian yakni Izin Usaha Industri (IUI) yang tidak perlu mencantumkan kepastian pasokan bahan baku.

Harga Hunian Bukan Satu-Satunya Kendala Gen Z Belum Punya Rumah Sendiri

"Jadi perlu harmonisasi kebijakan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian terkait smelter," ujarnya.

Tapi Sukhyar bilang, seharusnya untuk pembangunan smelter dibawah naungan Kementerian ESDM. Sedangkan Kementerian Perindustrian yang menyiapkan hilirisasi industri dari produk smelter.

Pasalnya kegiatan pertambangan itu meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, menambang, mengolah dan memurnikan, pengangkutan dan penjualan. Smelter merupakan bagian dari kegiatan mengolah dan memurnikan.

"Kalau di bawah ESDM maka bisa diketahui neraca sumber daya. Jangan sampai banyak smelter dibangun tapi kekurangan pasokan," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News