JAKARTA. Meski beberapa proyek strategis nasional sudah ada yang berjalan dan bahkan sebagian sudah ada yang rampung, ternyata pelaksanaan proyek yang ditetapkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional itu masih banyak yang terkendala, terutama proyek di luar Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kendala pelaksanaan proyek strategis nasional di luar Jawa, seperti di Kalimantan dan Sulawesi, diantaranya terkait izin penggunaan lahan dan jaminan dari pemerintah tentang keberlangsungan proyek yang dimaksud.

Misalnya, proyek kereta api Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung di Kalimantan Tengah, meski pemenang tender telah ditentukan sejak beberapa tahun lalu, yakni China Railway Group Limited, namun hingga kini proyek itu belum bisa dimulai.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menuturkan, untuk proyek kereta api di Kalimantan Tengah, ada dua faktor penghambat. Pertama, jaminan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk proyek itu yang belum terbit. Kedua, masalah persetujuan jaminan risiko politik dari pemerintah pusat. Menurutnya, jaminan politik ini diperlukan agar investor mendapat kepastian jika terjadi pergantian kepemimpinan, proyek tersebut tetap bisa berjalan.

Masalah lahan juga menjadi hambatan pembangunan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bilang, pembangunan KEK Bitung terkendala masalah penerbitan sertifikat lahan kawasan yang hingga kini belum rampung. Pembangunan Pelabuhan Bitung terhambat izin analisis mengenai dampak lingkungan yang belum selesai.

Namun, Olly bilang, setelah rapat evaluasi yang digelar pemerintah di Kantor Presiden, Selasa (14/2) kemarin, pemerintah menjanjikan percepatan perizinan dalam proyek strategis nasional. "Tadi untuk sertifikat, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan, seminggu akan diselesaikan," katanya.

Evaluasi lagi

Sugianto bilang, dalam rapat terbatas tentang evaluasi proyek strategis nasional di Kalimantan dan Sulawesi, Presiden Joko Widodo memintanya untuk segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait jaminan politik pemerintah. "Saya sudah minta waktu ke Menkeu agar saya bersama China Railway bisa bertemu minggu depan," jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, Kementerian Keuangan akan mengkaji permintaan itu lantaran permintaan jaminan politik yang dimaksud terjadi setelah proses tender rampung. "Saya akan melihat dengan teliti apa-apa yang menjadi permintaan dan kebutuhannya. Nanti kami respon," jelasnya.

Catatan saja, selain mengevaluasi proyek strategis nasional, pemerintah kini juga tengah merevisi daftar proyek prioritas nasional yang masuk dalam Perpres No.3/ 2016. Maklum, dari beberapa proyek yang masuk daftar, ada beberapa proyek yang sudah rampung. Selain itu, ada sebagian proyek yang justru belum berjalan sama sekali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia